Komisi III DPR, Arsul Sani menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun merupakan bentuk inkonsistensi.
Arsul Sani mempertanyakan asas keadilan yang dijadikan sebagai alasan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK. Apalagi, MK juga mengabulkan batasan usia minimal pimpinan KPK menjadi di bawah 50 tahun.
Menurutnya, jika MK menggunakan alasan keadilan agar KPK memiliki masa jabatan yang sama dengan lembaga lain, maka MK seharusnya berkaca bahwa lembaganya memiliki masa jabatan hingga 15 tahun.
Hal itu akan berimplikasi dengan penyesuaian masa jabatan terhadap hakim di MK dan perubahan poin UU KPK.
