Perludem Kritik Pernyataan Mendagri Tentang Pemilu 2024 Ditunda Jika Perppu Ditolak

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyebut jika Perppu Pemilu ditolak maka pemilu ditunda. Perludem menilai, pernyataan tersebut keliru dan justru menimbulkan spekulasi jika memang ada agenda untuk mewujudkan penundaan pemilu. 

Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini menyebut pernyataan Mendagri Tito Karnavian keliru. Sebab, meski pembahasan Perppu sudah melewati batas sidang pertama. Namun, beberapa norma telah diimplementasikan oleh KPU RI.

"Saya kira bisa menimbulkan spekulasi baru bahwa memang ada cara-cara untuk menunda pemilu," ujar Titi Anggraini.

Sebelumnya, dalam rapat pemerintah dengan komisi II DPR RI tentang Perppu Pemilu, Tito menyatakan pemilu 2024 bisa ditunda jika Perppu tidak disepakati. 

Namun, Tito mengaku bersyukur Perppu Pemilu disepakati fraksi-fraksi DPR. Ia menegaskan Perppu Pemilu sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan pemilu 2024. Antara lain mensyaratkan 4 daerah otonomi baru perlu diatur dalam Perppu Pemilu. 

Perppu No.1 Tahun 2022 disahkan menjandi Undang-Undang. Terdapat 10 poin perubahan yang disepakati dalam Perppu No.1 Tahun 2022. 

Di antaranya pengaturan pembentukan KPU di provinsi baru, pembentukan Bawaslu di Provinsi baru dan perubahan waktu dimulainya kampanye pemilu.

Dengan disetujuinya Perppu Pemilu, maka tahapan pemilu akan tetap berjalan sesuai jadwal yang sudah diatur oleh KPU RI.