NEWSTICKER

Pakar Hukum: Pengganti Hakim Agung Tersangkut Suap Harus Berintegritas

30 September 2022 13:28

Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang diduga melibatkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati mengenai penanganan perkara di Mahkamah Agung, Rabu (21/09) malam. Urgensi pengganti Hakim Agung tersangkut suap sebelumnya mengharuskan Hakim Agung dipilih oleh kepala negara.
 
Pakar Hukum Pidana, Asep Iwan Iriawan mengatakan urgensi dalam penggantian Hakim Agung harus berintregitas dan tidak bermasalah.
 
"Rekrutmen dari para hakim, terutama Hakim Agung harus benar. Selama ini hakim yang di rekrut seperti SD, bermasalah," ujar Pakar Hukum Pidana, Asep Iwan Iriawan.

Dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dijelaskan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.
 
"UU Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985, Hakim Agung itu dipilih oleh kepala negara, diajukan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akan memilih ketua pengadilan tinggi, wakil ketua atau hakim tinggi terbaiknya diajukan oleh pimpinan Mahkamah Agung ke Presiden," ujar Pakar Hukum Pidana, Asep Iwan Iriawan.