Direktur Imparsial Gufron Mabruri menangkap narasi lain dari rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Narasi itu muncul di tahun politik.
"Sekarang di tahun politik, segala kemungkinan bisa terjadi termasuk dalam konteks politik legislatif," kata Gufron dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Awas Belok Arah Reformasi di Revisi UU TNI,’ Minggu, 7 Mei 2023.
Gufron mengingatkan masih ada sejumlah poin usulan yang menjadi polemik. Sehingga masyarakat harus mengawal poin-poin tersebut.
"Termasuk kemungkinan usulan ini dilanjutkan sampai DPR," papar dia.
Menurut Gufron, tahun politik sarat kepentingan dalam konteks kontestasi. Revisi UU TNI dinilai bukan tidak mungkin menjadi alat negosiasi bila masuk pembahasan di DPR.
"Jangan sampai dinamika politik elektoral menggadaikan apalagi menganulir apa yang kita bangun karena terlalu mahal," ujar dia.
Gufron berkaca dari revisi UU TNI pada 2004 yang juga tahun politik. Kala itu, muncul salah satu pasal bermasalah yang disebut pasal kudeta. Usulan itu memungkinkan Panglima TNI mengerahkan prajurit sendiri bila presiden tak bisa dihubungi dalam waktu 1x4 jam. Belakangan, usulan itu gugur karena pengawasan publik.
Markas Besar TNI tengah menggodok rencana revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Revisi antara lain menyasar pada pengelolaan anggaran TNI agar tidak lagi melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Revisi UU TNI juga disebut akan memperluas jabatan fungsionaris TNI di berbagai kementerian. Muncul kekhawatiran revisi tersebut bakal mengembalikan dwifungsi ABRI.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksda Julius Widjojono membantah revisi UU TNI untuk mengembalikan dwifungsi ABRI. Dalam revisi itu, TNI ingin mengajukan kebutuhan anggaran langsung ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tanpa melalui Kemenhan.
