Hari ini Terakhir Lapor SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Penyampaian surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pibadi terakhir hari ini, Jumat (31/3/2023). 

Pelaporan SPT tahunan bersifat wajib. Jika tidak melaporkan, maka denda dan sanksi menanti. Wajib pajak orang pribadi dikenakan denda Rp100 ribu jika terlambat. Apabila sengaja tidak menyampaikan SPT tahunan, sanksi pidana yang diatur undang-undang akan dikenakan. 

Aturan sanksi pidana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di dalam pasal disebutkan, setiap wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tidak benar dikenakan sanksi pidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun. 

Hari Terakhir, Simak Cara Lapor SPT Tahunan Secara Daring

Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh wajib pajak pribadi hanya sampai hari ini, Jumat (31/3/2023). 

Bagi Anda yang belum lapor SPT, bisa melalui website Pajak.go.id atau layanan elektronik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, yaitu e-filling. 

Wajib pajak dengan penghasilan bruto di bawah Rp60 juta per tahun, harus menggunakan formulir SPT 1770 SS. Sedangkan wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp60 juta per tahun mengisi formulir SPT 1770 S. 

Ada pun cara melapor SPT tahunan melalui e-filling sebagai berikut;
1. Buka laman djponline.pajak.go.id
2. Masukkan NPWP, password dan kode keamanan. Klik log in
3. Klik pilihan 'Lapor' dan pilih layanan 'E-filling'
4. Klik 'Buat SPT'. Kemudian, muncul beberapa pertanyaan harus dijawab untuk mendapatkan formulir SPT Tahunan yang sesuai. Pilih form yang akan digunakan.
5. Isi data formulir yang berisi tahun pajak dan status SPT normal, klik langkah selanjutnya
6. Isi SPT sesuai formulir bukti potong pajak dari pemberi kerja. Lakukan langkah-langkah sesuai panduan pada e-filling
7. Klik 'Di Sini' untuk pengambilan kode verifikasi dan tunggu sampai kode itu dikirim ke email atau nomor ponsel
8. Masukkan kode verifikasi yang sudah didapat ke kolom yang disediakan dan klik 'Kirim SPT'
9. Laporan SPT akan terekam dalam sistem DJP dan bukti penyelesaian laporan akan dikirimkan melalui email.

Bagi para wajib pajak yang telat melapor SPT tahunan bisa dikenakan sanksi sebesar Rp1 juta hingga maksimal enam tahun penjara, jika tidak melaporkan SPT selama bertahun-tahun. Hal itu telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). 

Sementara itu, batas waktu laporan untuk wajib pajak badan diberikan hingga 30 April 2023. 

Sederet Keluhan Warga Soal Buruknya Pelayanan Pegawai Pajak dan Bea Cukai

Buruknya pelayanan oknum petugas Bea Cukai membuat masyarakat khawatir dan menilai oknum pegawai tersebut perlu ditindak tegas serta dibenahi agar dapat menghadirkan pelayanan yang optimal.

Beberapa waktu lalu, ramai cuitan Fatimah Zahratunnisa mendadak viral di media sosial, usai menceritakan pengalamannya tentang pengiriman piala yang merupakan hadiah kemenangan dalam ajang pencarian bakat di Jepang. Ketika hendak mengirimkan pialanya ke Indonesia, Fatimah Zahratunnisa mendapati tagihan pajak sebesar Rp 4 juta dari Bea Cukai.

Selain itu, muncul cuitan seorang dari putri Gus Dur, Alissa Wahid. Melalui akun Twitter pribadinya, Alissa Wahid berbagi cerita soal perlakuan tidak menyenangkan yang diterimanya dari petugas Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Oknum Bea Cukai mengira Alissa adalah tenaga kerja wanita (TKW) yang baru pulang kerja dari Taiwan. Namun dalam kicauan itu, Alissa Wahid tidak menyebut dengan jelas apakah petugas yang dimaksud adalah petugas Bea Cukai seperti yang dialami Fatimah Zahratunnisa.

Masih banyak kasus lain yang menunjukkan buruknya pelayanan dari Bea Cukai. Untuk itu perlu adanya perombakan, pembersihan dan reformasi dari segi kinerja maupun pelayanan.

Keluarga Menduga Bripka AS Sengaja Dibunuh

Kejanggalan-kejanggalan tewasnya Bripka AS pun makin mencuat dengan berbedanya fakta dari pihak Polres yang menyatakan meninggal bunuh diri. Sementara itu dari pihak keluarga diduga bahwa Bripka AS dibunuh.

Istri Bripka AS Jenni Simorangkir menyebut, sebelum almarhum meninggal, ia sempat mengatakan bahwa siap untuk membongkar siapa saja yang terlibat dalam kasus ini.

"Kira-kira pada 29 Januari, almarhum mengatakan karena dia sudah melakukan pembayaran dia bilang, saya tidak mau kena sendiri, saya akan membongkar siapa saja yang terlibat dalam kasus ini," ujar Jenni Simorangkir.

Hal itu diungkapkan almarhum saat di rumah dan disaksikan juga oleh anak-anak mereka.

Mengenai pembelian sianida yang dilakukan pada 23 Januari, menjadi suatu hal yang janggal bagi Jenni, ia menyebut itu suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh suaminya. 

Jenni mengungkapkan, pada 23 Januari, setelah aktivitas apel pagi suaminya pulang kerumah, mengatakan bahwa harus membayar Rp400 juta, serta handphone miliknya disita Kapolres Samosir AKBP Yogie Hardiman.

"Jadi bagaimana mungkin suami saya bisa memesan sianida kalau handphonenya pun saja disita, dan saya tidak percaya suami saya melakukan itu," ucap Jenni.

Modus penggelapan pajak yang cukup besar ini harus diusut tuntas. Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menyebut, pihaknya akan terus mengawal kasus ini untuk mengetahui fakta yang sebenarnya.

Adapun modus penggelapan pajak dilakukan dengan membantu pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Korban diduga 400 wajib pajak dari 2018-2023. Kerugian ditaksir mencapai Rp2,5 miliar. 

"Kami akan segera klarifikasi ke Polda Sumatra Utara dan kami juga akan turun ke sana, kami mendesak penyidik untuk profesional dalam hal ini dengan mengedepankan Scientific Crime Investigation," ujar Poengky Indarti.

Jenni berharap, presiden dan Kapolri dapat mengusut tuntas kasus kematian suaminya dengan adil dan terang-benderang. 

Pakar Nilai Usulan Penghapusan BBNKB & Pajak Progresif Agar Masyarakat Patuh Bayar Pajak

Korlantas Polri mengusulkan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II untuk kendaraan bekas dan pajak progresif dihapus. Dengan penghapusan tersebut, masyarakat diharapkan lebih taat bayar pajak kendaraan dan data registrasi kendaraan lebih rapi.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Trubus Rahadiansyah menilai usulan tersebut berdasarkan pertimbangan agar masyarakat patuh dalam membayar pajak.

"Selama ini masyarakat banyak membeli mobil atau motor bekas yang kesulitan untuk membalik namakan dan biayanya yang cukup mahal. Biaya balik nama yang mahal ini, banyak masyarakat yang ngakalin misalnya untuk mobil-mobil mewah itu mengatasnamakan PT yang biayanya lebih murah," kata Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, Trubus Rahadiansyah dalam Metro Pagi Prime Time Metro TV, Minggu (19/3/2023).

Trubus berharap dari usulan tersebut, permasalahan tersebut bisa tuntas dengan cara pembebasan pajak tersebut. Ia juga menjelaskan perbedaan data biaya balik nama dan pajak progresif di Jasa Raharja, Kemendagri dan Kepolisian menjadi persoalan.

"Kita lihat di tahun 2022 aja itu datanya misalnya di Jasa Raharja itu 137 juta, Kemendagri ada 112 juta dan di Kepolisian ada 149 juta. Akibat perbedaan data ini, menurut saya kepatuhan masyarakat itu jadi bermasalah pada institusi yang bersangkutan," ujar Trubus

KPK Endus Modus Gratifikasi Pegawai Pajak Lewat Konsultan Pajak

Gaduh Transaksi Mencurigakan Rp 300 T di Kemenkeu

Meski telah diklarifikasi soal kegaduhan atas pernyataan Mahfud MD, namun hal itu menunjukkan seolah adanya fenomena aliran uang tidak wajar di lingkungan Kementerian Keuangan. Menanggapi hal itu Koordinator Indonesia Corruption Watch Agus Sunaryoto meminta permasalahan itu harus ditelusuri. 

Diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan ada 964 pegawai Kementerian Keuangan yang diduga punya harta tak wajar sejak 2007. Jumlah tersebut merupakan akumulasi yang diidentifikasi Kementerian Keuangan dan Inspektorat Jenderal atau yang diidentifikasikan PPATK.

Menanggapi hal itu, Agus Sunaryoto menyebut informasi dari Kemenkeu yang kurang jelas ke publik membuat masyarakat menilai sebagai pembiaran terhadap kasus-kasus yang ada. Agus meminta Kemankeu harus jelas dalam menyampaikan informasi kepada publik mengenai orang yang terlibat maupun kasus yang telah ditangani oleh Kemenkeu.

"Eksekusi dari Kementerian Keuangan yang memang tidak terlalu jelas informasinya kepada publik sehingga kelihatannya seperti pembiaran," ujar Agus. 

PPATK Sita Safe Deposit Box Milik Rafael Alun Berisi Rp37 Miliar

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyita safe deposit box milik mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo berupa uang tunai senilai Rp37 miliar. Uang tersebut diduga bersumber dari hasil suap yang diterima Rafael.

Proses penyitaan kotak penyimpan harta milik Rafael dilakukan PPATK dan KPK. Temuan uang dalam safe deposit box tersebut berbentuk pecahan mata uang asing yang kini sudah diblokir PPATK. Uang itu diduga bersumber dari hasil suap yang diterima mantan pejabat ditjen pajak tersebut.

Adapun PPATK menemukan safe deposit box milik rafael yang disimpan di salah satu bank. Kepala biro humas PPATK, Natsir Kongah mengatakan uang tersebut di luar nilai Rp500 miliar yang sebelumnya dimutasi PPATK.

PPATK: Rafael Alun Gunakan Jasa Konsultan Pajak untuk Sembunyikan Harta

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mensinyalir mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo menggunakan konsultan profesional untuk menyembunyikan uang sekaligus melakukan pencucian uang (money laundering).

Ketua Humas PPATK Natsir Kongan, menyebut profesional money laundering merupakan pihak yang menyediakan jasa layanan dalam melakukan pencucian uang yang dilakukan oleh seseorang dengan imbalan. 

Natsir membenarkan bahwa ada mantan pejabat pajak yang membantu Rafael Alun dalam money laundering. Namun, sosok mantan pejabat pajak tersebut belum diketahui identitasnya. 

"Indikasi itu terlihat, karena dilihat dari profile-nya itu sejauh ini, sebelumnya pernah menjadi pegawai direktorat jenderal pajak lalu kemudian membuka jasa konsultasi," ujar Natsir da;lam Primetime News Metro TV, Selasa (7/3/2023). 

Pengamat: Perlu Ada Sikap Tegas dari Kemenkeu Tindak Oknum Pejabat Nakal

Pengamat Perpajakan Ronny Bako menilai perlu adanya sikap tegas dari Kementerian Keuangan seputar pejabatnya yang bermasalah untuk dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada institusi tersebut.

"Sikap dari Kemenkeu bagaimana apakah sudah ada putusannya karena sudah tertangkap beberapa kasus mafia pajak di Indoensia. Sehingga para pembayar pajak merasa tenang dan damai telah melaksanakan kewajiban membayar pajak," urai Pengamat Perpajakan Ronny Bako.

Sebelumnya, sebanyak 10 kasus mafia pajak di Indonesia yang berada di instusi Ditjen Pajak telah ditangkap. Salah satu kasus suap pegawai pajak paling fenomenal dilakukan oleh Gayus Tambunan. Gayus dihukum atas kasus yang dilakukannya berlapis dari memanipulasi pajak, menyuap hakim, menyuap petugas LP hingga membuat paspor palsu. 

Gayus dihukum tujuh tahun penjara karena menyuap penyidik, hakim dan merekayasa pajak. Putusan ini lalu diperberat menjadi 12 tahun penjara oleh MA. Kasus manipulasi pajak PT Megah Citra Raya, Gayus divonis delapan tahun penjara. Pemalsuan paspor, Gayus Tambunan dihukum dua tahun penjara. Kasus pencucian uang dan menyuap selama jadi tahanan, Gayus dihukum delapan tahun penjara.

Pengajuan Pengunduran Diri Rafael Alun Trisambodo Ditolak

Pengajuan pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo ditolak oleh Ditjen Pajak. dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS. Pasal 5, disebutkan, pengunduran diri dapat ditunda, jika PNS masih diperlukan untuk kepentingan dinas. 

Rafael Alun Trisambodo diminta melampirkan bukti kepemilikan sejumlah harta yang tidak terdaftar dalam LHKPN, di antaranya mobil Rubicon, mobil Land Cruiser,  motor Harley-Davidson dan sejumlah harta lainnya diakui milik kakak dan anak menantunya.

Sebelumnya, kasus rekening gendut pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo terungkap usai anaknya yang bernama Mario Dandy Satrio terlibat kasus penganiyaan David Ozora anak dari pengurus GP Ansor hingga koma. Rafael Alun sedang menjalani pemeriksaan oleh KPK atas laporan hartanyanya yang fantastis.

Menparekraf Singgung Foto Rubicon Mario Dandy di Area Sabana Bromo

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyinggung soal mobil Mario Dandy Satrio yang masuk ke sabana Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Malang, Jawa Timur.

Sandiaga meminta para pengunjung mematuhi peraturan agar tidak merusak wisata berbasis alam seperti kawasan bromo yang merupakan salah satu destinasi pariwisata prioritas.

Hal itu disampaikan Sandi setelah warganet mempertanyakan foto Mario Dandy Satrio mengendarai rubicon dan berfoto di sabana Gunung Bromo. Sebab, penggunakan mobil pribadi dilarang di lokasi wisata tersebut.

"Saya ingin mengingatkan untuk mematuhi peraturan. Jangan sampai kita merusak daya tarik wisata kita," ujar Sandiaga Uno.

Netizen Komentari Kasus Mario Dandy

Kasus kekerasan yang dilakukan anak mantan pejabat pajak mengundang perhatian masyarakat, termasuk komentar dari para komika dan konten kreator.

Komentar dari Komika Bintang Emon dan Adit MKM yang mensindir Mario Dandy dengan video reaksi yang mengundang gelak tawa bagi para netizen.

Mereka mengecam aksi yang dilakukan Mario yang menjadi sorotan publik.

Kakorlantas Dorong Kesamaan Data Kendaraan untuk Tingkatkan Pajak Daerah

Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Irjen Pol Firman Shantyabudi menginginkan kesamaan data kendaraan bermotor antara Korlantas, PT Jasa Raharja, dan instansi lainnya di daerah.

Kakorlantas Irjen Pol Firman Shantyabudi menyebutkan, kesamaan data bisa meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak pengendara bermotor yang nantinya bisa berefek baik kepada maksimalnya pelayanan publik.

"Kita sudah sepakat untuk menyatukan langkah, menyamakan persepsi dan misi kita. Sehingga, nanti memperoleh suatu data valid yang manfaatnya tentunya bisa banyak hal. Dengan data yang valid kita bisa merencanakan pembangunan dan bisa merencanakan program-program yang mungkin akan dikerjakan. Karena, kita dapat menegetahui dengan pasti potensi yang akan diperoleh suatu daerah untuk membangun di wilayahnya masing-masing," ujar Irjen Pol Firman Shantyabudi.

Kemenkeu Siap Tangkal Hacker yang Kacaukan PPS

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo mengaku menerima serangan hacker dalam jaringan sistem teknologi informasi selama Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang sedang berjalan. Namun serangan hacker dapat ditangkal sehingga pelaksanaan PPS berjalan aman dan lancar.

"Kemarin hacker menyerang ke tempat kami. Tetapi tetap tidak ada masalah," ungkap Suryo dalam Konferensi Pers PPS di Jakarta. 

Masa PPS Berakhir, Menkeu: Tak Ada Lagi Pengampunan Pajak

Hingga akhir pelaksanaan masa Program Pengungkapan Sukarela (PPS), nilai harta yang diungkap 247 ribu wajib pajak mencapai Rp594,82 triliun. Harta yang dideklarasikan merupakan kombinasi dari deklarasi dalam negeri dan repatriasi sebesar Rp512,57 triliun, deklarasi luar negeri sebesar Rp59,91triliun.

Setelah berakhirnya masa PPS, Menkeu Sri Mulyani menegaskan tidak ada lagi program pengampunan pajak yang diselenggarakan. Fokus selanjutnya adalah pengawasan dan penegakan hukum bagi setiap wajib pajak yang tidak patuh.

4,6 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan

Data dari Ditjen Pajak mencatat baru ada 4.661.892 wajib pajak yang telah melaporkan SPT dan Pajak Penghasilan (PPh), Senin (7/3/2022). Pelaporan SPT semakin mudah dilakukan, yaitu secara  melalui aplikasi e-filling dan masyarakat diimbau untuk melaporkan SPT Tahunan sebelum 31 Maret 2022.

Ditjen Pajak Sosialisasikan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak berupaya mengejar target penerimaan pajak hingga akhir 2021. Direktorat Jenderal Pajak mensosialisasikan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) kepada masyarakat.

Sri Mulyani: Tidak Semua Fasilitas Kantor Kena Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tidak semua fasilitas yang diberikan perusahaan kepada pegawai dikenakan pajak natura atau pajak kenikmatan. Pemerintah akan menetapkan batasan tertentu dalam menentukan besaran fasilitas yang diterima wajib pajak pribadi.

Pemerintah Kejar Utang Pajak Para WNI di Luar Negeri

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan akan mengejar tagihan utang pajak warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Sebanyak 13 negara yang sudah menjadi kerjasama untuk menagih utang pajak WNI yang berada di sana. 

Pengampunan Pajak untuk Perseorangan Dimulai 1 Januari 2022

Pengampunan pajak untuk wajib pajak perseorangan akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2022 menyusul telah disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Program ini kelanjutan dari amnesti pajak pada 2016 yang menyasar badan usaha dan lembaga. 

 

136 Negara Setujui Aturan Pajak Minimum Global untuk Perusahaan Multinasional

Kesepakatan global untuk menjamin perusahaan multinasional membayar pajak minimum global sebesar 15% disetujui sedikitnya 136 negara. Indonesia menjadi salah satu negara pendukung aturan tersebut. Lalu bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi aturan ini?

Simak Aturan Baru Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers 7 Oktober lalu memberikan penjelasan detail tentang aturan pajak penghasilan orang pribadi. Di antaranya aturan baru ini justru meringankan kalangan berpendapat sekitar Rp4 juta.

Poin Penting UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Ada sejumlah poin penting dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang baru disahkan pada Kamis (7/10/2021) kemarin. Yakni pajak pertambahan nilai, pengampunan pajak (tax amnesty), dan pajak karbon.

Urgensi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menkeu Sri Mulyani menyatakan reformasi perpajakan sudah sangat urgent dan harus segera dilakukan untuk menciptakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang sehat dan berkelanjutan. 

NIK Jadi NPWP, Yasonna: Tak Semua Warga Wajib Bayar PPh

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan tidak semua warga negara Indonesia harus membayar pajak penghasilan (PPh), meski pemerintah menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun dia mengingatkan seluruh masyarakat untuk tetap memperhatikan syarat subjektif dan objektif dalam pembayaran pajak.

Sembako Batal Kena Pajak

Pemerintah batal menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako pada 2022. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang baru disahkan dalam rapat paripurna DPR.

Pandora Papers Jerat Sejumlah Kepala Negara

Konsorsium jurnalis investigasi internasional atau ICIJ merilis hasil penyelidikan yang diberi nama Pandora Papers. Rilis tersebut menyebut ada sejumlah kepala negara dan pejabat pemerintah yang menyembunyikan aset mereka dan memanfaatkan tax haven.

Ada Namanya dalam Pandora Papers, Ini Kata Luhut & Airlangga

Konsorsium jurnalis investigasi internasional merilis data yang dikenal dengan sebutan Pandora Papers. Di dalam laporan berisi kasus-kasus skandal pajak terbesar dunia tersebut tercantum nama Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Pandjaitan.

Dua tokoh yang masing-masing di dalam pemerintahan menjabat sebagai Menko Perekonomian RI dan Menko Kemaritiman dan Investasi RI tersebut telah menyampaikan klarifikasinya. Berikut ini pernyataan mereka. 

Reformasi Perpajakan untuk Turunkan Tax Gap Indonesia

Menkeu Sri Mulyani memastikan reformasi perpajakan yang digaungkan pemerintah bertujuan untuk mengurangi tax gap yang sangat besar di Indonesia. Banyaknya pengecualian perpajakan hingga praktik penghindaran pajak dinilai menyebabkan penerimaan pajak Indonesia masih jauh dari potensi.