Video dan berita kpu Terkini dan Terbaru Hari ini

KPU Dinilai Lamban Tangkal Isu Penundaan Pemilu

The Election Channel • 17 hours ago • pemilu • kpu

KPK dinilai lamban dalam merespons isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Kajian kolaborasi antara Election Corner Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (UI) menyarankan penyelenggara pemilu untuk lebih aktif menangkal isu-isu negatif soal Pemilu 2024.

Koordinator Program Election Corner sekaligus pengajar FISIP UGM Abdul Gaffar Karim mengungkap, ketidakpercayaan publik terhadap proses demokrasi elektoral meningkat. Hal ini lantaran adanya sejumlah isu yang menyita perhatian, misalnya tahapan verifikasi faktual, penundaan pemilu, serta perpanjangan masa jabatan.

Menurut Abdul Gaffar Karim, ada dua keuntungan yang diperoleh KPU jika mampu bersaing dengan para influencer di dunia maya, yakni mengimbangi kabar buruk yang berpotensi mengganggu demokrasi elektoral secara umum serta menguatkan akuntabilitas di hadapan publik.

"Konsen kami adalah merosotnya kepercayaan publik kepada demokrasi elektoral. Pada ujungnya adalah kepercayaan publik yang juga merosot kepada demokrasi," kata Abdul Gaffar Karim.

Selain itu, akun resmi media sosial penyelenggara pemilu, dinilai tidak cukup membendung isu yang dihembuskan oleh influencer dan berita media online.

Besok, KPU Ajukan Banding Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu 2024

Headline News • 15 days ago • KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal gugatan perdata Partai Prima menunda pemilu 2024. Memori banding akan diajukan pada Jumat (10/3/2023).

"KPU sudah memutuskan akan mengajukan memori banding dan akan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, Jakarta, Kamis (9/3/2023).

KPU memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Pusat Tengku Oyong bersama hakim anggota H. Bakri dan Dominggus Setiawan menghukum KPU untuk segera melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 sejak putusan dibacakan.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum KPU untuk melaksanakan tahapan pemilu dari awal. Putusan tersebut sekaligus mengabulkan gugatan Partai Prima untuk dimasukan sebagai peserta Pemilu.

KPU Gelar Uji Publik PKPU Pencalonan Anggota DPR & DPRD

Metro Siang • 16 days ago • KPU

KPU RI menggelar uji publik mengenai rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Uji publik dilangsungkan di kantor KPU di Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2023).

Dua Komisioner KPU Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM serta Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU turut hadir dalam uji publik kali ini.

Adapun pendaftaran bakal calon anggota DPD, DPR, dan DPRD akan berlangsung pada 1-11 Mei 2023. Sedangkan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan tanggal 24 April 2023 - 25 November 2023.

KPU dan Bawaslu Kota Sorong Tegur Acara Pelantikan DPD PDIP Papua Barat Daya

Metro Hari Ini • 21 days ago • pdip • kpu • bawaslu

Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu Kota Sorong menegur acara pelantikan DPD PDI Perjuangan Papua Barat Daya karena dinilai telah menyalahi aturan, Rabu (1/3/2023). Hal ini terjadi karena KPU dan Bawaslu Kota Sorong keberatan, lantaran menilai acara tersebut masuk dalam kampanye terselubung.

Saat acara berlangsung, Ketua Bawaslu Kota Sorong bersama Ketua KPU Kota Sorong menghampiri Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun.

Acara pelantikan Ketua DPD PDIP Papua Barat Daya ini berlangsung di halaman GOR Pancasila, Sorong, Papua Barat. Adapun KPU dan Bawaslu langsung menegur dan mengingatkan agar tidak menyampaikan sambutan dalam kegiatan parpol yang berlangsung terbuka itu.

Sementara itu, Komarudin menyampaikan bahwa pelantikan yang dilakukan tidak menyalahi aturan dan bukan kampanye. Ia menyebut telah melaporkan kejadian ini langsung ke pihak KPU RI.

Pengamat: Putusan PN Jakpus Soal Penundaan Pemilu Patut Dicurigai

Breaking News • 22 days ago • kpu

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU. PN Jakpus memutuskan menghukum KPU untuk menunda pemilu hingga Juli 2025. Hal ini dinilai tidak pantas dan mencurigakan, karena PN Jakpus tidak punya wewenang dalam memutuskan.

"Ini bukan yurisdiksi PN Jakpus soal penyelenggaraan pemilu. Kita juga harus mengingat pasal 22 e ayat 1 UUD 1945 sudah menentukan penyelenggaraan pemilu itu dilakukan lima tahun sekali. Ini azas pemilu dan ketentuan konstitusi. Jadi, tidak ada hakim mana pun yang bisa menentang apa yang sudah menjadi keputusan konstitusi," ujar Feri dalam Breaking News, Metro TV, Kamis (2/3/2023).

Selain itu, Feri menyebut keputusan dari PN Jakpus patut dicurigai ada hubungannya dengan wacana-wacana penundaan pemilu yang beredar di publik.

"Kita patut curiga putusan ini merupakan bagian-bagian dari rencana penundaan pemilu yang marak disuarakan. Mudah-mudahan PN Jakpus menyadari kesalahannya dan tidak terlibat dalam wacana tersebut," ujar Feri.

Feri juga menjelaskan putusan pengadilan yang bukan yurisdiksinya, harus batal demi hukum karena bukan kewenangannya, sehingga putusan penundaan pemilu dari PN Jakpus tidak perlu dipatuhi.

Sebelumnya, putusan yang dikeluarkan oleh PN Jakpus itu berdasarkan gugatan perdata yang dilayangkan Partai Prima pada 8 Desember 2022, dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jakarta Pusat.

Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik yang ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu.

Pakar: Bukan Kewenangan PN Jakpus Putuskan Tunda Pemilu

Breaking News • 22 days ago • Pemilu • KPU

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum KPU untuk menunda pemilu ke 2025. Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengatakan, satu satunya pihak yang bisa memutuskan penundaan pemilu hanya KPU.

"itu bukan kewenangan pengadilan negeri, penundaan pemilu hanya bisa dilakukan oleh KPU itu sendiri," ujar Bivitri Susanti dalam program Breaking News Metro TV, Kamis (2/3/2023).

Bivitri menyebut, peraturan soal penundaan pemilu tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. PN Jakpus disebut melawan hukum lantaran sudah melakukan perbuatan yang di luar kewenangannya.

Mendapat hukuman untuk menunda pemilu, diketahui KPU akan mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Bivitri berharap banding itu bisa menjadi bahan koreksi dan bandingnya diterima.

Sebelumnya, PRIMA melaporkan KPU karena merasa dirugikan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024. Dalam tahapan verifikasi administrasi, Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan sehingga tidak bisa berproses ke tahapan verifikasi faktual.

Prima yang merasa telah memenuhi syarat keanggotaan menganggap bahwa Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU bermasalah. Sehingga pihaknya mengajukan gugatan ke PN Jakpus.

KPU Anggarkan Rp803 Miliar untuk Surat Suara Pileg 2024

The Election Channel • 24 days ago • kpu • pemilu • legislatif

Ketua KPU, Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa pihaknya telah membuat desain pemilu legislative, DPR dan DPRD 2024 dengan model sistem terbuka. KPU menganggarkan Rp803 miliar untuk biaya cetak surat suara.

Hasyim menyebut, KPU telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp271 miliar untuk pileg anggota DPR dan DPRD tingkat provinsi 2024. Anggaran untuk Pileg anggota DPRD Kota dan Kabupaten sebesar Rp261 miliar. Total keseluruhan biaya cetak surat suara sebesar Rp803 miliar.

Hasyim menyampaikan besaran anggaran surat suara pemilu legislatif pada saat menghadiri sidang kode etik di DKPP, Senin (27/2/2023). Hasyim mengklaim, penyusunan anggaran merupakan bukti pihaknya bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Hasyim juga mengungkapkan, telah mematuhi ketentuan bahwa pileg dilaksanakan menggunakan sistem proporsional terbuka.

KPU Tak Hadiri Sidang MK, Bagaimana Nasib Sistem Pemilu?

Primetime News • 1 month ago • pemilu • kpu

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU justru tidak hadir di sidang uji materi Undang-Undang Pemilu 2024 pada 9 Februari lalu. Padahal, kehadiran KPU diperlukan untuk mempertegas dilakukannya sistem pemilu proporsional terbuka.

Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis menilai, sebaiknya KPU hadir pada sidang tersebut untuk menegaskan perdebatan sistem pemilu dengan menjelaskan secara rinci kebutuhan yang diperlukan untuk melaksanakan sistem proporsional.

"Karena perdebatan proporsional ini perlu ditegasi, saya kira hal tersebut perlu ditunjukkan dengan kehadiran, ketegasan dan kepastian bahwa KPU melaksanakan apa yang tertuang dalam peraturan UUD yang berlaku, yaitu sistem proporsional dengan daftar calon terbuka," jelas Hadar Nafis, dalam Primetime News Metro TV, Jumat (17/2/2023).

2.789 Calon PPS di Tulungagung Ikuti Seleksi Tertulis

The Election Channel • 2 months ago • kpu

KPU Tulungagung, Jawa Timur, menggelar seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) menjelang Pemilu 2024. Komisioner KPU Tulungagung, Muchamat Amarodin mengatakan jumlah peserta yang mengikuti seleksi sebanyak 2.789 orang dengan kebutuhan sekitar 800 orang untuk 271 desa dan kelurahan.

KPU Tulungagung, Jawa Timur menggelar tes tulis seleksi calon panitia pemungutan suara. Pelaksanaan tes tulis ini dimulai di pekan kedua Januari 2023 setelah sempat dilakukan perpanjangan masa pendaftaran selama tiga hari karena belum terpenuhinya kuota pendaftar.

Peserta yang lolos seleksi akan di lantik menjadi PPS pada 24 Januari 2023. Tugas pertama PPS setelah pelantikan adalah pembentukan panitia pendaftaran pemilih yang berlangsung pada Februari-Maret 2023.

Masa kerja PPS efektif selama 15 bulan terhitung mulai Februari 2023. Sedangkan untuk besaran honor, Ketua PPS sekitar Rp1,5 juta dan anggota Rp1,2 juta per bulan.

Minta Dukungan Pemilu 2024, KPU Sambangi PBNU & PP Muhammadiyah

Selamat Pagi Indonesia • 3 months ago • KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyambangi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah untuk meminta dukungan dan kerja sama untuk kesuksesan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024.

Pada audiensi KPU dan PBNU, terdapat beberapa poin yang menjadi hasil pertemuan tersebut, salah satunya dalam menghadapi Pemilu 2024. KPU akan menjalankan sejumlah strategi konstruktif guna menciptakan demokrasi yang rasional dan berakhlak.

Selain itu, dalam audiensi KPU dengan PP Muhammadiyah, Ketum Persyarikatan Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan beberapa poin penting, di antaranya Pemilu tetap dilasanakan tepat pada 14 Februari 2024, Haedar meminta, pemilu dilaksanakan secara bahagia karena merupakan pesta demokrasi.

Di kesempatan yg sama, ketua KPU Hasyim Asy'ari juga kembali menekankan bahwa tidak ada isu penodaan Pemilu maupun masa perpanjangan jabatan presiden.

KPU Pertanyakan Nasib Pemilu di Jakarta Setelah Tak Jadi Ibu Kota

Primetime News • 9 months ago • kpu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebutkan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua dan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menimbulkan konsekuensi terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Khusus di IKN, KPU mempertanyakan status kedaerahan Jakarta yang tentunya tidak akan lagi berstatus sebagai Daerah Khusus. Hal ini perlu dibahas karena memiliki konsekuensi elektoral.

Menurut Ketua KPU RI Hasyim Asyari, langkah itu harus dipertegas sehubungan dengan perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Hasyim juga mempertanyakan apakah otonomi Jakarta hanya di provinsi sebelumnya atau kabupaten kota yang selama ini berstatus daerah administrasi diberikan otonomi. Jika menjadi otonomi, apakah kabupaten kota di Jakarta akan diikutsertakan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024.

Saat ini, pemerintah dan DPR belum merespons serius dampak bertambahnya otonomi baru baik di Papua maupun IKN bagi pelaksanaan Pemilu 2024.

Komisi II DPR RI Gelar Fit and Proper Test Anggota KPU & Bawaslu

Headline News • 1 year ago • kpu • bawaslu

Komisi II DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan pada calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Dari 14 nama calon anggota KPU yang menjalani fit and proper test ini dua di antaranya sudah selesai yaitu Agus Melaz dan Betty Epsilon Idroos yang masih menjabat sebagai Ketua KPU DKU Jakarta. Sementara 10 calon anggota Bawaslu masih dalam proses.

Mendagri Jamin Pemerintah Tak Intervensi Timsel KPU-Bawaslu

Headline News • 1 year ago • kpu

Mendagri Tito Karnavian resmi menyerahkan surat Keputusan Presiden Nomor 120/P Tahun 2021 ke 11 orang tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu yang dipilih langsung Presiden Joko Widodo. Tito menjamin tidak akan mengintervensi kerja tim seleksi yang bersifat independen. Dia berharap siapa pun yang terpilih sebagai anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027, merupakan sosok yang sehat jasmani, rohani dan tangguh dalam menghadapi beban kerja yang berat.

Menata Ulang Lembaga Pemilu

Editorial MI Video • 2 years ago • kpu

Penataan ulang kelembagaan penyelenggara pemilu sangat mendesak dilakukan. Mendesak karena saat ini terjadi rivalitas di antara lembaga penyelenggara pemilu.

Evi Novida Ginting: Berhentikan Ketua KPU, DKPP Berlebihan

Metro Hari Ini • 2 years ago • kpu

DKPP memberhentikan Ketua KPU Arief Budiman karena mengunjungi Komisioner KPU Evi Novida Ginting yang sedang bersidang di PTUN. Evi Novida menilai keputusan DKPP berlebihan.

Ketua KPU: Tidak Ada yang Saya Langgar

Metro Hari Ini • 2 years ago • kpu

Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan tidak ada yang ia langgar dalam menghadiri pengadilan Komisioner KPU Evi Novida Ginting. Menurut Arief tugas pemimpin adalah menjaga dan melindungi institusi dan orang-orang di dalamnya.

Rapat Pleno KPU Bandar Lampung Ricuh

Metro Hari Ini • 3 years ago • kpu

Rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan perbaikan calon perseorangan di Pilkada Bandar Lampung diwarnai ketegangan. Semua anggota KPU dan Bawaslu diamankan polisi untuk menghindari kericuhan lanjutan.

KPU: Putusan DKPP soal Pencopotan Komisioner Hal yang Baru

Headline News • 4 years ago • kpu

Komisi Pemilihan Umum masih mempelajari putusan DKPP yang menyangkut sanksi pencopotan dua ketua divisinya, Ilham Saputra dan Evi Novida. Namun KPU tidak akan melakukan upaya hukum atau banding terhadap putusan tersebut. KPU menganggap putusan DKPP ini merupakan hal yang baru.

10 Ribu Personel Gabungan Amankan Gedung KPU

Metro Siang • 4 years ago • kpu • tni • polri • • pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini (30/6) akan melaksanakan rapat pleno penetapan pasangan capres-cawapres terpilih pada 15.30 WIB. Sebanyak 10 ribu lebih personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan gedung KPU.

Jurus KPU Pertahankan Putusan Hasil Pilpres 2019

Primetime News • 4 years ago • pilpres 2019 • kpu

Komisi Pemilhan Umum (KPU) tengah berupaya mempertahankan keputusan hasil Pilpres 2019 dalam rapat pleno. Saat ini KPU seluruh Indonesia sudah berada di Jakarta dan menyiapkan data-data untuk menangkis gugatan Prabowo-Sandi.

KPU Bertemu 5 Firma Hukum untuk Hadapi Sengketa

Headline News • 4 years ago • pilpres 2019 • sengketa pemilu • kpu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pertemuan dengan lima firma hukum di Hotel Le Meridien, Jakarta Selatan. Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari ke depan hingga Senin (27/5). Pertemuan tersebut sebagai langkah persiapan KPU dalam menghadapi gugatan sengketa hasil Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

KPU Tak Goyah

Primetime News • 4 years ago • kpu

KPU mendapatkan ancaman teror di saat berupaya menuntaskan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019. Mantan anggota KPU, I Gusti Putu Artha, yakin KPU tidak akan goyah dengan sejumlah ancaman. KPU tetap percaya diri menyelesaikan rekapitulasi suara pemilu tepat waktu.

KPU Tak Terpengaruh dengan Ancaman Teroris

Metro Siang • 4 years ago • teror bom • kpu • pemilu 2019

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengaku tidak takut dengan ancaman teroris jelang pengumuman hasil rekapitulasi suara pemilu 22 Mei mendatang. Ancaman tersebut juga tidak mempengaruhi kinerja KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu.

Pangdam IX/Udayana Jamin Keamanan Jelang Penetapan Hasil Pemilu

Headline News • 4 years ago • kpu

Jelang pleno penetapan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 22 Mei mendatang, Pangdam IX/Udayana Mayjen Benny Susianto menjamin TNI di wilayah Flores Timur, Nusa Tenggara Timur siap mengawal hasil pleno dan menjaga ketertiban keamanan negara. Pangdam mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan siap menerima apa pun hasilnya.

KPU Tolak Usul Pembentukan Pansus Pemilu

Metro News • 4 years ago • kpu

PKS dan Gerindra semangat untuk menyuarakan usulan tentang Pansus Pemilu. PKS mengklaim ada 31 anggota dewan yang sudah menandatangani usulan pansus kecurangan Pemilu 2019. KPU tidak setuju dengan adanya pansus pemilu ini, sebab bila ada pihak yang merasa dicurangi mereka dapat menempuh mekanisme hukum yang telah diatur.

Klaim Kemenangan dan Narasi Kecurangan (3)

Election Talk • 4 years ago • pilpres 2019 • kpu

Hasil hitung resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pilpres 2019 sudah lebih dari 60 persen. Hasil sementara, paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf mengungguli Prabowo-Sandi. Meski hasil hitung KPU belum rampung sepenuhnya, namun sudah mencuat klaim kemenangan yang datanya berbeda dengan real count KPU. Sejumlah narasi kecurangan juga tersebar membumbui waktu tunggu hasil resmi KPU. Adakah dua hal tersebut merupakan strategi politik para peserta pemilu? Bagaimana kedua kubu dan para ahli menanggapi hal ini?

Klaim Kemenangan dan Narasi Kecurangan (2)

Election Talk • 4 years ago • pilpres 2019 • pemilu 2019 • kpu

Hasil hitung resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pilpres 2019 sudah lebih dari 60 persen. Hasil sementara, paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf mengungguli Prabowo-Sandi. Meski hasil hitung KPU belum rampung sepenuhnya, namun sudah mencuat klaim kemenangan yang datanya berbeda dengan real count KPU. Sejumlah narasi kecurangan juga tersebar membumbui waktu tunggu hasil resmi KPU. Adakah dua hal tersebut merupakan strategi politik para peserta pemilu? Bagaimana kedua kubu dan para ahli menanggapi hal ini?

Klaim Kemenangan dan Narasi Kecurangan (1)

Election Talk • 4 years ago • pilpres 2019 • kpu

Hasil hitung resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pilpres 2019 sudah lebih dari 60 persen. Hasil sementara, paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf mengungguli Prabowo-Sandi. Meski hasil hitung KPU belum rampung sepenuhnya, namun sudah mencuat klaim kemenangan yang datanya berbeda dengan real count KPU. Sejumlah narasi kecurangan juga tersebar membumbui waktu tunggu hasil resmi KPU. Adakah dua hal tersebut merupakan strategi politik para peserta pemilu? Bagaimana kedua kubu dan para ahli menanggapi hal ini?

Rekapitulasi Pemilu Luar Negeri Capai 83 PPLN, Jokowi-Ma'ruf Unggul di 71 PPLN

Metro News • 4 years ago • kpu • jokowi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini (8/5) telah menyelesaikan rekapitulasi suara pemilu luar negeri di 83 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dari 130 PPLN. Hasil sementara, paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf unggul di 71 PPLN, sedangkan paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga unggul di 11 PPLN.

KPU Beri Santunan ke Keluarga Petugas KPPS yang Meninggal

Headline News • 4 years ago • kpu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman didampingi dengan Sekjen KPU Arif Rahman mengunjungi rumah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia usai pemilu 17 April lalu. KPU menyerahkan santunan berupa uang tunai kepada keluarga korban sebesar Rp36 juta.