Sejumlah Warga Papua Minta Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

Sejumlah masyarakat Papua angkat bicara soal mangkirnya Gubernur Papua Lukas Enembe dari panggilan KPK. Sebagian meminta Lukas untuk mematuhi panggilan lembaga Anti Rasuah tetapi sebagian lainnya berharap KPK memahami masalah kesehatan Gubernurnya dan memberikan kesempatan untuk berobat.

Salah satu warga Papua Pascal Marcel mengatakan, dirinya berharap Lukas Enembe bisa memenuhi panggilan KPK, karena ada proses-proses hukum yang bisa ditempuh untuk membuktikan jika dirinya tidak bersalah.

Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpaw Minta Lukas Enembe Patuhi Hukum

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw meminta Gubernur Lukas Enembe untuk mematuhi hukum, setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK.

"Kalau sudah terjerat dalam dugaan tindak pidana penyelewengan atau tindak pidana korupsi ya hadapi saja, jangan terus di kait-kaitkan dengan kepentingan satu dan lain hal. Jadi, tidak boleh dipolitisir hadapi saja, toh pejabat-pejabat yang lain juga menghadapi itu semua," ujar Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.

Lukas Enembe Lagi-Lagi Mangkir

Tersangka kasus gratifikasi Gubenur Papua Lukas Enembe tidak hadir di Gedung KPK, Jakarta pada pemanggilan kedua pemeriksaannya karena alasan sakit. Sekitar pukul 14.30 WIB Kuasa Hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy datang dengan membawa sejumlah dokumen dan surat keterangan sakit Lukas dari Singapura. 

Kedatangan Stefanus Roy ke Gedung KPK ini untuk menjelaskan bahwa kliennya Lukas Enembe menderita stroke, jantung dan gangguan ginjal. Pihak Lukas juga menambahkan bahwa pihaknya ingin kooperartif dengan penyidik KPK, tetapi memang belum bisa diperiksa pada pemanggilan kedua, Senin (26/9/2022).

Tim Kuasa Hukum Lukas Enembe juga meminta untuk diperiksa di Papua. Pihaknya menjelaskan mengenai kemanan di Papua itu terkendali dan kondusif.

Pihak Lukas Enembe juga meminta izin kepada KPK untuk berobat di Singapura. Namun, Pihak KPK belum memberikan izin sebelum Lukas Enembe diperiksa terlebih dahulu oleh Tim Medis KPK di jakarta. Diketahui sebelumnya, Lukas Enembe tidak diizinkan keluar negeri selama enam bulan terhitung mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. 

Lukas Enembe Berpotensi Mangkir Besok, Sakit atau Alasan?

Lukas Enembe telah mangkir dalam pemeriksaan perdana KPK pada 12 September lalu. KPK lantas memberikan surat panggilan kedua kepada Lukas Enembe untuk dimintai keterangan di gedung KPK tetapi berpotensi kembali tidak hadir karena sakit.

Kuasa hukum Lukas Enembe, Aloysius Renwarin memastikan kliennya tidak akan hadir untuk memenuhi panggilan KPK yang dijadwalkan Senin, 26 September. Dirinya meminta KPK memahami dan memberikan kesempatan untuk menjalani pengobatan ke Singapura.

"Besok beliau tidak akan hadir, masih dalam keadaan sakit. Beliau jalan 5 meter sduah sesak nafas, kakinya bengkak, tekanan darah tinggi, saya mohon pengertian dari Jakarta terhadap Lukas Enembe," ujar Aloysius Renwarin.

KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Lukas Enembe 26 September 2022

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan Lukas Enembe harus hadir dalam pemeriksaan yang telah dijadwalkan Senin (26/9/2022). Sementara kuasa hukum Enembe mengatakan KPK dapat memberikan kesempatan untuk kliennya menjalani pengobatan di Singapura.

Sebelumnya kuasa hukum Enembe, Stefanus Roy Rening mengatakan kliennya tidak bisa menghadiri pemanggilan kedua pada Minggu (25/9/2022) karena kondisi kesehatan kliennya menurun. 

"Kita meminta kebijaksanaan bapak pimpinan KPK untuk memperhatikan dari sisi pendekatan kemanusiaan agar pak Lukas bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik", ujar Stefanus Roy.

Keamanan di Sekitar Rumah Lukas Enembe Terpantau Kondusif

Aksi massa pendukung Gubernur Papua di sekitar rumah Lukas Enembe, polisi masih melakukan patroli secara berkala untuk menjaga keamanan di kawasan Koya bagian tengah dan timur tetap kondusif. Setiap melakukan patroli di kawasan Koya Tengah, polisi mengerahkan satu mobil patroli dengan berisikan delapan personil serta terus melakukan koordinasi antara satu sama lain. 

Cegah Korupsi, KPK Harap KY Lebih Progresif

KPK telah melakukan berbagai upaya untuk pencegahan kasus korupsi salah satunya berkolaborasi dengan KY dan MA untuk pengawasan. KPK berharap Komisi Yudisial lebih progresif dan dapat mengambil langkah pencegahan yang sistematis dengan mengedepankan akuntabilitas dan integritas.

"Pada prinsipnya kami ingin membuka diri agar Komisi Yudisial yang memiliki kewenangan untuk menjaga, mengawasi dan mempertahankan marwah lembaga yudisial kita. Kami berharap KY lebih progresif, kemudian mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih sistematis," ujar Nurul Ghufron.

Nurul Ghufron juga berpendapat bahwa putusan hakim dapat dilakukan di ruang terbuka untuk mencegah kecurigaan berbagai pihak, karena menurutnya sidang sifatnya keterbukaan.

"Di wilayah tertutup tersebut, majelis hakim bersidang hanya tiga orang dan didampingi oleh panitera padahal setiap sidang sifatnya keterbukaan, maka bagaimana seseroang nasibnya ditentukan oleh tiga orang di ruang tertutup," ujar Nurul Ghufron.

KPK Analisis Barang Bukti Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK telah selesai melakukan penggeledahan di gedung Mahkamah Agung dan kediaman Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Tim penyidik akan melakukan analisis terhadap dokumen dan data elektronik yang sudah diamankan.

Jika 10 dokumen tersangka telah lengkap, KPK akan menyerahkan dokumen tetsebut kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera membuat surat dakwaan kepada 10 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 10 orang tersangka dan menyita barang bukti berupa uang sejumlah SGD205 Ribu dan Rp50 juta yang diduga sebagai suap kepengurusan perkara kepailitan di Mahkamah Agung.

KSP Intidana Nilai Putusan Pailit Janggal

Pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana menilai ada kejanggalan dalam putusan kasasi yang dikabulkan Mahkamah Agung (MA) atas gugatan pailit terhadap Intidana. Pasalnya, Sudrajad Dimyati yang memutus perkara itu, kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta dua pemohon gugatan pailit KSP Intidana dan dua kuasa hukum penggugat.

Kuasa Hukum KSP Intidana Binsar Napitupulu beranggapan putusan yang diberikan MA tidak adil. Binsar menambahkan pihaknya berharap bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya dan tanpa intervensi dari pihak manapun. 

"Kita bisa beranggapan putusan ini adalah putusan yang tidak benar dan tidak mencerminkan keadilan," ujarnya. 

Rekam Jejak Hakim Agung Sudrajad: Berawal dari 'Lobi Toilet' dan Berujung Tahanan KPK

Tepat sembilan tahun lalu, pada bulan yang sama telah dilaksanakan uji kelayakan calon Hakim Agung di DPR RI. Pada saat itu ramai diperbincangkan ada seorang kandidat Hakim Agung yang diduga melakukan negosiasi dengan anggota DPR RI yang dilakukan di toilet gedung DPR RI.

Sembilan tahun berselang, kasus tersebut terungkap dan pelaku negosiasi tersebut merupakan Sudrajad Dimyati yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Namun, sembilan tahun lalu banyak pihak yang menyangkal adanya negosiasi tersebut sehingga yang bersangkutan terpilih menjadi Hakim Agung.

"Saat uji kelayakan tersebut ditemukan beberapa fakta, adanya pertemuan di toilet gedung legislatif antara Sudrajad dengan anggota DPR RI. Itu merupakan satu keganjilan yang cukup serius," ujar Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, Sabtu (24/9/2022). 

Menurut Kurnia, proses uji kelayakan sembilan tahun lalu tidak berjalan transparan dan mempertimbangkan aspek integritas. Menurutnya, ketika ada pencalonan kandidat pimpinan penegak hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kurnia berharap, uji kelayakan berikutnya wajib dilakukan pengecekan secara mendalam, tidak hanya menerima dokumen formal calon yang bersangkutan.

"Tidak hanya menerima dokumen formal atau rekam jejak calon tersebut, tapi harus ditelusuri lebih lanjut agar pihak yang terpilih benar-benar orang yang berintegritas, profesional dan kompeten menjadi Hakim Agung," ujar Kurnia Ramadhana.

Masih Berkumpul di Rumah Lukas Enembe, Massa Minta Pimpinannya Tak Ditahan

Simpatisan Gubernur Papua, Lukas Enembe masih berkumpul di sekitaran rumah Enembe di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Papua. Sejumlah massa pendukung meminta pimpinan mereka untuk tidak ditahan. Walaupun sempat memanas, situasi di Kota Jayapura sendiri kini terbilang kondusif.

Kabid Humas Polda Papua Kombespol Ahmad Mustofa mengatakan, untuk wilayah sekitar Kota Jayapura dan beberapa wilayah lainnya cukup kondusif. Pihaknya pun tidak melakukan penjagaan secara intensif hanya patroli seperti biasa untuk meredam dan mencegah aksi dari para simpatisan Lukas Enembe.

Apa Penyebab Kebanyakan Hakim Berperilaku Korup?

Publik sudah lama menyebut ada praktik mafia hukum di negeri ini. Namun, para penegak dan pelaku hukum menyangkal dugaan itu. Kata mereka, itu ulah oknum, bukan kerjaan berjejaring layaknya mafia.
 
Hingga kemudian fakta menunjukkan kebenaran dugaan publik tersebut. Satu demi satu para penegak hukum ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus korupsi. Ada yang ditangkap basah dan ada juga yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Sangat disayangkan ketika benteng akhir peradilan Indonesia berhasil dijebol oleh para mafia. Tidak main-main, kali ini hakim yang katanya agung itulah yang justru tergiur menerima suap. Apa penyebab seorang penegak hukum bisa jadi pelanggar hukum? 

Kasus Pencucian Uang, Mantan Bupati Mojokerto Divonis 6 Tahun Penjara

KPK Minta Lukas Enembe Kooperatif Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali memangggil Gubernur Papua, Lukas Enembe untuk kedua kalinya, Senin (26/9/2022) mendatang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. KPK berharap Lukas kooperatif dengan datang ke Jakarta untuk memberikan keterangan kepada KPK.  
 
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani berharap Lukas Enembe berani memenuhi panggilan KPK. 

"Kalau dipanggil penegak hukum ya dateng aja, itu lebih baik dan memberikan kesan kita ini gentle menghadapi sebuah kasus," ujar Arsul Sani.

Diketahui hingga Kamis (22/9/2022) pagi, terpantau ribuan orang masih memadati kediaman Gubernur Papua Lukas Enembe di Distrik Muara Tami, Papua. Mereka berjaga-jaga sambil membawa peralatan perang tradisional Papua.

Massa Pendukung Masih Membentengi Rumah Lukas Enembe

Massa masih bertahan di kediaman Gubernur Lukas Enembe hingga Kamis (22/9/2022) malam. Massa telah membetengi rumah Lukas Enembe sejak Gubernur Papua tersebut ditetapkan tersangka oleh KPK. 

Kediaman Lukas Enembe saat ini sudah tidak dijaga oleh pihak keamanan baik TNI atau Polri. Sebelumnya, pihak kepolisian telah menangkap 14 pendukung Lukas Enembe yang membawa senjata tajam saat demo. Pihak kepolisian mengatakan para pelaku sementara ditahan dan sebagian sudah dipulangkan, namun statusnya masih tahanan atau pembinaan. 

PPATK Bekukan Rekening Lukas Enembe Senilai Rp71 Miliar

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah membekukkan sejumlah rekening dan transaksi keuangan yang terkait dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe di 11 penyedia jasa keuangan dengan total senilai Rp71 miliar.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, mayoritas transaksi dilakukan anak Lukas Enembe. Dengan adanya pembekuan rekening oleh PPATK diharapkan mempersempit ruang gerak transaksi keuangan yang dilakukan Lukas Enembe dan para koleganya.

"Transaksi yang dilakukan Rp71 miliar mayoritas dilakukan oleh anaknya Lukas Enembe," ujar Ivan Yustiavandana.

Rumah Lukas Enembe Dijaga 'Pasukan' Bersenjata Tradisional

Ribuan orang masih memadati kediaman Gubernur Papua sekaligus tersangka kasus gratifikasi, Lukas Enembe yang berada di Koya Tengah, Muara Tami, Jayapura, Papua, Kamis (22/9/2022) pagi. Masyarakat berjaga-jaga sambil membawa peralatan perang tradisional Papua.

Dalam video amatir, terlihat suasana di rumah Lukas Enembe, ribuan orang berada di sekitar lokasi sambil membawa peralatan busur dan anak panah. Mereka berkumpul di rumah Lukas Enembe lantaran tidak terima KPK hendak memeriksa Lukas Enembe. Massa terus berteriak sambil berlari-lari di sekitar lokasi sebagai bentuk dukungan kepada Lukas Enembe.

Pembelaan Diri Lukas Enembe Disebut Sia Sia

Metrotvnews.com: Usaha Gubernur Papua Lukas Enembe untuk membela diri sia-sia. Semua menjadi percuma bila Lukas Enembe tak mau memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lukas Enembe harus menjelaskan aneka aliran janggal yang ditemukan PPATK. Salah satunya soal setoran Rp560 miliar ke rumah judi.

"Ini masih pada prosedur penetapan tersangka. Jika dirasa ada muatan kriminalisasi, ikuti saja permainan hukum acara. Tempuh praperadilan," kata Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana, baru-baru ini.

Asep Iwan menilai tak ada yang salah dari keputusan KPK tidak menjemput paksa Lukas Enembe. Dia menduga KPK tengah melakukan pendekan berbeda, serasa mengedukasi masyarakat perihal kasus ini.

"KPK perlu waktu untuk mengedukasi publik mengenai duduk masalah kasus ini," terang Asep Iwan.

Asep Iwan mengaku juga mendengar bahwa kediaman Lukas Enembe kini dijaga ribuan pendukungnya. Sebab itu, menurut Asep Irawan, strategi KPK tidak menjemput paksa Lukas Enembe dan memilih memberikan edukasi sudah tepat. Jangan sampai warga menjadi korban.

Di lain puhak, kuasa hukum Lukas Enembe, Roy Rening, menuding pengusaha berinisial TN telah diintimidasi oleh KPK. TN dipaksa mengakui telah memberikan uang Rp1 miliar kepada Lukas Enembe.

Warga Papua Diminta Tak Lagi Turun ke Jalan

Metrotvnews.com: Ribuan warga Papua yang turun ke jalan diminta kembali ke rumah. Mereka juga diimbau tak lagi berunjuk rasa esok hari.

Permintaan disampaikan Wakil Ketua DPRD Papau Yunus Wonda saat menerima perwakilan pengunjuk rasa, Selasa, 20 September 2022. Yunus berjanji meneruskan aspirasi pengunjuk rasa kepada Presiden Joko Widodo.

Ribuan pengunjuk rasa sepanjang hari ini menyesaki jalan-jalan utama di Jayapura. Mereka menentang keras penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus korupsi.

Pengunjuk rasa mengusung slogan Save Enembe. Mereka menuding penetapan tersangka terhadap Lukas Enembe kabur. Penetapan janggal karena tidak didukung bukti kuat.

Aksi warga bahkan sempat melumpuhkan aktivitas perekonomian di Jayapura. Pemilik toko tak ada yang berani menggelar dagangan. Demikian pula pengguna jalan. Jayapura lumpuh.

Kepolisian setempat sempat menutup pintu masuk ke Jayapura. Penjagaan di daerah perbatasan Jayapura dan Keerom diperketat. Toh, situasi `panas` di Jayapura tak sampai berubah menjadi huru-hara. 

Mahfud MD: Penetapan Lukas Enembe Tersangka Bukan Rekayasa Politik

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa penetapan tersangka kepada Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus korupsi bukahlah dibuat-buat. Menurut Mahfud aparat penegak hukum telah bekerja sesuai data dan bukan rekayasa politik.

"Kasus Lukas Enembe bukan rekayasa politik, tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan temuan dan fakta hukum," jelas Menko Polhukam Mahfud MD kepada wartawan.

Lukas Enembe bukan hanya diduga menerima gratifikasi sebanyak Rp1 miliar dari pihak lain. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya dugaan Lukas menyimpan dan mengelola uang yang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah.

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Belum Disahkan, MAKI Segera Ajukan Gugatan ke MK

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana tampaknya belum disahkan sejak 2008 lalu. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman berencana mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi supaya RUU ini segera disahkan. 

Boyamin menyatakan, koruptor di Indonesia masih di manja dengan hukuman yang cenderung ringan. Ia menyebut, para koruptor masih tetap kaya walaupun divonis bersalah sehingga perlu ada langkah pemiskinan terhadap koruptor untuk mengobati luka masyarakat. 

"Rencana minggu depan akan menemui pimpinan Komisi III DPR supaya RUU ini cepat dibahas dan disahkan," ujar Boyamin.

Sebelumnya, pemerintah terus mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidanayang telah masuk program legislasi nasional (Prolegnas) DPR. UU ini dinilai akan efektif untuk memberi efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Kembali Jadi Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) sebagai tersangka.   

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (16/9), mengatakan, TRP kali ini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi dan turut serta dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Langkat, Sumatera Utara.

"Saat ini, KPK sedang melakukan penyidikan dan kembali menetapkan TRP selaku Bupati Langkat periode 2019-2024 sebagai tersangka dugaan korupsi penerimaan gratifikasi dan turut serta dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Langkat," kata Fikri. 

Ali mengatakan pasal yang disangkakan terhadap Terbit adalah Pasal 12B dan Pasal 12i Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, kata dia, KPK juga mengharapkan sikap kooperatif dari pihak-pihak yang dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan kasus tersebut untuk hadir dan menerangkan dengan jujur di hadapan tim penyidik. 

23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat Bersamaan, Kok Bisa?

Sejumlah 23 narapidana kasus korupsi bebas bersyarat pada Selasa (6/9). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan mereka semua bebas lebih cepat secara berbondong-bondong.
KPK menilai para narapidana itu tidak seharusnya mendapatkan kebebasan lebih cepat. Efek jera diyakini tidak akan timbul jika para narapidana itu diberikan hak pembebasan bersyarat.

Namun, ada alasan mengapa para napipidana kasus korupsi bebas lebih cepat, yakni merujuk pada UU Sosialisasi UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. 

1. Sudah Menjalani 2/3 (dua per tiga) masa tahanan yang divoniskan oleh hakim
2. Menjalani hukuman paling sedikit 9 bulan
3. Berkelakukan baik dan aktif ikut program pembinaan
4. Menunjukan penurunan tingkat risiko

Surya Darmadi Didakwa Memperkaya Diri, Rugikan Negara Rp86,54 Triliun

Terdakwa kasus penyerobotan lahan sawit dan dugaan tindak pidana pencucian uang yang merugikan keuangan negara hingga sebesar Rp104 triliun, Surya Darmadi, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Dalam sidang perdana ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Surya Darmadi, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp4,798 triliun serta merugikan perekonomian negara sebanyak Rp73,920 triliun.

Dalam sidang perdana ini, Jaksa Penuntut Umum menyebut terdakwa Surya Darmadi bersama-sama dengan Raja Tamsir Rachman, telah mengakibatkan kerugian negara dan perekonomian negara.

Jaksa menyatakan, Surya beberapa kali bertemu dengan Tamsir Rachman pada 2003,  yang saat itu menjabat Bupati Indragiri Hulu, Riau.

Surya meminta Tamsir agar menyetujui pembukaan lahan di Wilayah Indragiri Hulu untuk sejumlah perusahaannya, yaitu PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, dan PT Panca Agro Lestari.

Jaksa menyebut meski perusahaan-perusahaan Surya Darmadi mendapatkan izin usaha perkebunan, namun mereka sebenarnya tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan. Akibat perbuatan Surya Darmadi tersebut, negara tidak memperoleh haknya berupa pendapatan dari Pembayaran Dana Reboisasi Provisi Sumber Daya Hutan dan Sewa Penggunaan Kawasan Hutan.

Sementara itu, Surya Darmadi mengaku heran dengan besaran kerugian negara dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Surya juga mengeluh karena seluruh rekeningnya diblokir, serta tetap ngotot dirinya tidak melakukan korupsi.

Didakwa Rugikan Negara Rp86 T, Surya Darmadi: Saya Tidak Korupsi

Terdakwa korupsi lahan sawit Surya Darmadi tidak menerima dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyebutnya rugikan negara sekitar Rp86,5 triliun. Bos PT Duta Palma Grup itu mengaku memiliki bukti-bukti sudah mengurus semua izin usaha. 

"Saya tidak korupsi. Saya dituduh korupsi, lahan saya sudah ada HGU (Hak Guna Usaha)" kata Surya Darmadi.

Surya didakwa telah melakukan usaha perkebunan ilegal pada sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis (8/9/2022). Surya juga dijerat tindak pidana pencucian uang. Menurut jaksa uang hasil bisnis sawit ilegal dibelikan harta, di antaranya kapal, apartemen, dan tanah. 

Daftar Aset Surya Darmadi Senilai Rp17 Triliun yang Disita Kejagung

Kejakasaan agung terus melacak aset milik Surya Darmadi tersangka kasus penyerobotan lahan sawit Indragiri Hulu, Riau yang rugikan keuangan negara hingga Rp104,1 triliun. Sampai saat ini kejaksaan agung telah menyita berbagai aset dan tabungan bos perusahaan sawit tersebut sebesar Rp17,048 triliun. 

Berikut rincian aset Surya Darmadi yang disita kejaksaan agung:
1. Tanah, properti, dan pabrik senilai Rp11.7 triliun
2. Empat puluh bidang tanah di Jakarta, Riau, dan Jambi
3. Enam pabrik kelapa sawit di Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat
4. Tiga apartemen di Jakarta Selatan
5. Dua hotel di Bali
6. Satu unit helikopter
7. Tabungan sebesar Rp5,438 triliun
8. Aset yang belum dinilai berupa empat kapal tugboat tongkang di Batam dan Palembang
 

Surya Darmadi Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Lahan Kelapa Sawit Hari Ini

Metrotvnews.com, Terdakwa kasus dugaan suap dan pencucian uang pengelolaan lahan kelapa sawit, Surya Darmadi, Indra Giri Hulu dan Raja Tamsir Rachman sedang menjalani sidang pedana pada Kamis (8/9/2022). Namun, hanya Surya Darmadi yang hadir secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sidang yang beragendakan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ini dihadiri oleh Surya Darmadi hadir bersama kuasa hukumnya, Juniver Girsang. Surya Darmadi didakwa memperkaya diri sendiri yang menyebabkan kerugian pada negara hingga Rp104 triliun. 

Terdapat lebih dari satu terdakwa kasus pencucian uang pengelolaan lahan kelapa sawit tersebut yaitu Mantan Bupati Indra Giri Hulu dan Raja Tamsir Rachman pun ikut terseret dalam kasus ini. Namun hanya Surya Darmadi yang datang langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdakwa lainnya mengikuti sidang secara daring. 

9 Tahun Dipenjara, Eks Walkot Bandung Dada Rosada Dinyatakan Bebas Murni

Metrotvnews.com, Mantan Wali Kota Bandung, Dada Rosada terpidana kasus suap dengan masa tahanan selama sembilan tahun penjara, dinyatakan bebas murni dari lapas Sukamiskin pada Kamis, (8/9/2022).

Mantan Wali Kota Bandung, Dada Rosada tiba di kantor batas Bandung pada pukul 09.00 WIB perihal pengambilan kartu bebas murni usai jalani masa tahanan sembilan tahun penjara terpidana kasus suap hakim Pengadilan Negeri Bandung.

Dada Rosada menyambut baik surat bebas murni yang ia terima dan mengaku siap terjun ke dunia politik secara bertahap. Mantan Wali Kota Bandung ini bebas dari Lapas Sukamiskin pada 26 Agustus lalu. 

"Saya mengucapkan terimakasih kepada Allah, akhirnya saya diberikan kartu bebas murni. Mulai besok saya memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain." ujar Dada Rosada.

Obral Remisi Bukti Korupsi Tak Dipandang Kejahatan Luar Biasa di Indonesia

Wacana pemiskinan pelaku tindak pidana korupsi atau perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana hingga kini belum juga terwujud, seiring dengan tidak masuknya RUU tersebut pada Prolegnas DPR tahun ini. Sejatinya ini bisa menjadi payung hukum yang kuat guna memberikan efek jera kepada para koruptor, bukan justru obral remisi terhadap perampok uang negara.

Dengan obral remisi, seorang terpidana korupsi cukup sebentar menjalani pidana dan kemudian bisa segera mendapatkan kebebasan bersyarat. Artinya tidak ada penanganan yang luar biasa bagi pelaku koruptor.

Akibat paling buruknya adalah hilangnya efek jera di dalam pemidanaan, orang tidak akan lagi takut melakukan korupsi dan memberi sinyal buruk kepada pelaku tipikor maupun calon-calon pelaku, bahwa keuntungan melakukan korupsi jauh lebih tinggi ketimbang resikonya.

"Jadi menurut saya dengan pembebasan bersyarat puluhan terpidana korupsi ini, semakin menegaskan, bahwa Indonesia ini sangat ramah terhadap pelaku tindak pidana korupsi" ujar Zaenur Rohman.

Ditangkap KPK, Bupati Mimika Dibawa ke Mako Brimob Polda Papua

Penyidik KPK menangkap Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan langsung dibawa ke Mako Brimob Polda Papua di Kotaraja, Jayapura.
 
Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal menegaskan penangkapan terhadap Bupati Mimika saat berada di salah satu hotel yang berada di kawasan ruko, Jayapura, itu dilakukan oleh penyidik KPK.
 
Penangkapan dilakukan sekitar jam 12.00 WIT dan langsung dibawa ke Mako Brimob Polda Papua di Kotaraja, Jayapura.

Sementara itu Jubir KPK Ali Fikri yang dihubungi dari Jayapura membenarkan adanya penangkapan terhadap tersangka KPK yang menjabat Bupati Mimika di Jayapura, terkait kasus dugaan korupsi pembangunan gereja Kingmi di Mile 32 di Timika.
 
Sebelumnya majelis hakim PN Jakarta Selatan menolak pra peradilan yang dilakukan pemohon Bupati Mimika Eltinus Omaleng pada 25 Agustus 2022.
 
Dugaan kasus korupsi pembangunan Gereja Kingmi di Mile 32, Mimika, Papua, tahun anggaran 2015, hingga kini masih dalam penyelidikan KPK.
 
Pembangunan Gereja Kingmi yang berlokasi di Mile 32 Timika menelan anggaran sekitar Rp160 miliar dan lebih dari 30 orang saat ini telah dimintai keterangannya oleh penyidik KPK.