NEWSTICKER

Tag Result:

Apa Penyebab Kebanyakan Hakim Berperilaku Korup?

Apa Penyebab Kebanyakan Hakim Berperilaku Korup?

Metro Siang • 2 months ago korupsi

Publik sudah lama menyebut ada praktik mafia hukum di negeri ini. Namun, para penegak dan pelaku hukum menyangkal dugaan itu. Kata mereka, itu ulah oknum, bukan kerjaan berjejaring layaknya mafia.
 
Hingga kemudian fakta menunjukkan kebenaran dugaan publik tersebut. Satu demi satu para penegak hukum ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus korupsi. Ada yang ditangkap basah dan ada juga yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Sangat disayangkan ketika benteng akhir peradilan Indonesia berhasil dijebol oleh para mafia. Tidak main-main, kali ini hakim yang katanya agung itulah yang justru tergiur menerima suap. Apa penyebab seorang penegak hukum bisa jadi pelanggar hukum? 

Kasus Pencucian Uang, Mantan Bupati Mojokerto Divonis 6 Tahun Penjara

Kasus Pencucian Uang, Mantan Bupati Mojokerto Divonis 6 Tahun Penjara

Headline News • 2 months ago Korupsi

Terbukti melakukan praktik gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang senilai Rp46 miliar, Mantan Bupati Mojokerto, Mustafa Kemal Pasa (MKP) divonis selama enam tahun penjara dan harus membayar denda sebesar Rp5 miliar subsidar satu tahun empat bulan. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya pada Kamis, (22/9/2022) sore.

Bupati Mojokerto periode 2010-2018 itu diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar Rp17 miliar. Apabila tidak sanggup membayar, pengadilan akan menyita aset terdakwa untuk dilelang sebagai pengganti. Apabila harta terdakwa tidak mencukupi, diganti dengan penjara selama dua tahun. 

Hal ini merupakan vonis kedua bagi terdakwa karena terdakwa pernah divonis delapan tahun penjara pada awal 2019 atas kasus suap mengenai kasus pengurusan izin prinsip pemanfaatan uang dan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi pada 2015.

KPK Minta Lukas Enembe Kooperatif Penuhi Panggilan Pemeriksaan

KPK Minta Lukas Enembe Kooperatif Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Top News • 2 months ago korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali memangggil Gubernur Papua, Lukas Enembe untuk kedua kalinya, Senin (26/9/2022) mendatang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. KPK berharap Lukas kooperatif dengan datang ke Jakarta untuk memberikan keterangan kepada KPK.  
 
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani berharap Lukas Enembe berani memenuhi panggilan KPK. 

"Kalau dipanggil penegak hukum ya dateng aja, itu lebih baik dan memberikan kesan kita ini gentle menghadapi sebuah kasus," ujar Arsul Sani.

Diketahui hingga Kamis (22/9/2022) pagi, terpantau ribuan orang masih memadati kediaman Gubernur Papua Lukas Enembe di Distrik Muara Tami, Papua. Mereka berjaga-jaga sambil membawa peralatan perang tradisional Papua.

Massa Pendukung Masih Membentengi Rumah Lukas Enembe

Massa Pendukung Masih Membentengi Rumah Lukas Enembe

Top News • 2 months ago korupsi

Massa masih bertahan di kediaman Gubernur Lukas Enembe hingga Kamis (22/9/2022) malam. Massa telah membetengi rumah Lukas Enembe sejak Gubernur Papua tersebut ditetapkan tersangka oleh KPK. 

Kediaman Lukas Enembe saat ini sudah tidak dijaga oleh pihak keamanan baik TNI atau Polri. Sebelumnya, pihak kepolisian telah menangkap 14 pendukung Lukas Enembe yang membawa senjata tajam saat demo. Pihak kepolisian mengatakan para pelaku sementara ditahan dan sebagian sudah dipulangkan, namun statusnya masih tahanan atau pembinaan. 

PPATK Bekukan Rekening Lukas Enembe Senilai Rp71 Miliar

PPATK Bekukan Rekening Lukas Enembe Senilai Rp71 Miliar

Metro Hari Ini • 2 months ago Korupsi

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah membekukkan sejumlah rekening dan transaksi keuangan yang terkait dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe di 11 penyedia jasa keuangan dengan total senilai Rp71 miliar.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, mayoritas transaksi dilakukan anak Lukas Enembe. Dengan adanya pembekuan rekening oleh PPATK diharapkan mempersempit ruang gerak transaksi keuangan yang dilakukan Lukas Enembe dan para koleganya.

"Transaksi yang dilakukan Rp71 miliar mayoritas dilakukan oleh anaknya Lukas Enembe," ujar Ivan Yustiavandana.

Rumah Lukas Enembe Dijaga 'Pasukan' Bersenjata Tradisional

Rumah Lukas Enembe Dijaga 'Pasukan' Bersenjata Tradisional

Metro Hari Ini • 2 months ago Korupsi

Ribuan orang masih memadati kediaman Gubernur Papua sekaligus tersangka kasus gratifikasi, Lukas Enembe yang berada di Koya Tengah, Muara Tami, Jayapura, Papua, Kamis (22/9/2022) pagi. Masyarakat berjaga-jaga sambil membawa peralatan perang tradisional Papua.

Dalam video amatir, terlihat suasana di rumah Lukas Enembe, ribuan orang berada di sekitar lokasi sambil membawa peralatan busur dan anak panah. Mereka berkumpul di rumah Lukas Enembe lantaran tidak terima KPK hendak memeriksa Lukas Enembe. Massa terus berteriak sambil berlari-lari di sekitar lokasi sebagai bentuk dukungan kepada Lukas Enembe.

Pembelaan Diri Lukas Enembe Disebut Sia Sia

Pembelaan Diri Lukas Enembe Disebut Sia Sia

Primetime News • 2 months ago korupsi

Metrotvnews.com: Usaha Gubernur Papua Lukas Enembe untuk membela diri sia-sia. Semua menjadi percuma bila Lukas Enembe tak mau memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lukas Enembe harus menjelaskan aneka aliran janggal yang ditemukan PPATK. Salah satunya soal setoran Rp560 miliar ke rumah judi.

"Ini masih pada prosedur penetapan tersangka. Jika dirasa ada muatan kriminalisasi, ikuti saja permainan hukum acara. Tempuh praperadilan," kata Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana, baru-baru ini.

Asep Iwan menilai tak ada yang salah dari keputusan KPK tidak menjemput paksa Lukas Enembe. Dia menduga KPK tengah melakukan pendekan berbeda, serasa mengedukasi masyarakat perihal kasus ini.

"KPK perlu waktu untuk mengedukasi publik mengenai duduk masalah kasus ini," terang Asep Iwan.

Asep Iwan mengaku juga mendengar bahwa kediaman Lukas Enembe kini dijaga ribuan pendukungnya. Sebab itu, menurut Asep Irawan, strategi KPK tidak menjemput paksa Lukas Enembe dan memilih memberikan edukasi sudah tepat. Jangan sampai warga menjadi korban.

Di lain puhak, kuasa hukum Lukas Enembe, Roy Rening, menuding pengusaha berinisial TN telah diintimidasi oleh KPK. TN dipaksa mengakui telah memberikan uang Rp1 miliar kepada Lukas Enembe.

Warga Papua Diminta Tak Lagi Turun ke Jalan

Warga Papua Diminta Tak Lagi Turun ke Jalan

Headline News • 2 months ago korupsi

Metrotvnews.com: Ribuan warga Papua yang turun ke jalan diminta kembali ke rumah. Mereka juga diimbau tak lagi berunjuk rasa esok hari.

Permintaan disampaikan Wakil Ketua DPRD Papau Yunus Wonda saat menerima perwakilan pengunjuk rasa, Selasa, 20 September 2022. Yunus berjanji meneruskan aspirasi pengunjuk rasa kepada Presiden Joko Widodo.

Ribuan pengunjuk rasa sepanjang hari ini menyesaki jalan-jalan utama di Jayapura. Mereka menentang keras penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus korupsi.

Pengunjuk rasa mengusung slogan Save Enembe. Mereka menuding penetapan tersangka terhadap Lukas Enembe kabur. Penetapan janggal karena tidak didukung bukti kuat.

Aksi warga bahkan sempat melumpuhkan aktivitas perekonomian di Jayapura. Pemilik toko tak ada yang berani menggelar dagangan. Demikian pula pengguna jalan. Jayapura lumpuh.

Kepolisian setempat sempat menutup pintu masuk ke Jayapura. Penjagaan di daerah perbatasan Jayapura dan Keerom diperketat. Toh, situasi `panas` di Jayapura tak sampai berubah menjadi huru-hara. 

Mahfud MD: Penetapan Lukas Enembe Tersangka Bukan Rekayasa Politik

Mahfud MD: Penetapan Lukas Enembe Tersangka Bukan Rekayasa Politik

Headline News • 2 months ago korupsi

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa penetapan tersangka kepada Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus korupsi bukahlah dibuat-buat. Menurut Mahfud aparat penegak hukum telah bekerja sesuai data dan bukan rekayasa politik.

"Kasus Lukas Enembe bukan rekayasa politik, tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan temuan dan fakta hukum," jelas Menko Polhukam Mahfud MD kepada wartawan.

Lukas Enembe bukan hanya diduga menerima gratifikasi sebanyak Rp1 miliar dari pihak lain. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya dugaan Lukas menyimpan dan mengelola uang yang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah.

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Belum Disahkan, MAKI Segera Ajukan Gugatan ke MK

RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Belum Disahkan, MAKI Segera Ajukan Gugatan ke MK

Metro Hari Ini • 2 months ago korupsi

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana tampaknya belum disahkan sejak 2008 lalu. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman berencana mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi supaya RUU ini segera disahkan. 

Boyamin menyatakan, koruptor di Indonesia masih di manja dengan hukuman yang cenderung ringan. Ia menyebut, para koruptor masih tetap kaya walaupun divonis bersalah sehingga perlu ada langkah pemiskinan terhadap koruptor untuk mengobati luka masyarakat. 

"Rencana minggu depan akan menemui pimpinan Komisi III DPR supaya RUU ini cepat dibahas dan disahkan," ujar Boyamin.

Sebelumnya, pemerintah terus mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidanayang telah masuk program legislasi nasional (Prolegnas) DPR. UU ini dinilai akan efektif untuk memberi efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Kembali Jadi Tersangka

Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Kembali Jadi Tersangka

Headline News • 2 months ago korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin (TRP) sebagai tersangka.   

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (16/9), mengatakan, TRP kali ini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi dan turut serta dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Langkat, Sumatera Utara.

"Saat ini, KPK sedang melakukan penyidikan dan kembali menetapkan TRP selaku Bupati Langkat periode 2019-2024 sebagai tersangka dugaan korupsi penerimaan gratifikasi dan turut serta dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Langkat," kata Fikri. 

Ali mengatakan pasal yang disangkakan terhadap Terbit adalah Pasal 12B dan Pasal 12i Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, kata dia, KPK juga mengharapkan sikap kooperatif dari pihak-pihak yang dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan kasus tersebut untuk hadir dan menerangkan dengan jujur di hadapan tim penyidik. 

23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat Bersamaan, Kok Bisa?

23 Napi Korupsi Bebas Bersyarat Bersamaan, Kok Bisa?

Metro Siang • 3 months ago Korupsi

Sejumlah 23 narapidana kasus korupsi bebas bersyarat pada Selasa (6/9). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan mereka semua bebas lebih cepat secara berbondong-bondong.
KPK menilai para narapidana itu tidak seharusnya mendapatkan kebebasan lebih cepat. Efek jera diyakini tidak akan timbul jika para narapidana itu diberikan hak pembebasan bersyarat.

Namun, ada alasan mengapa para napipidana kasus korupsi bebas lebih cepat, yakni merujuk pada UU Sosialisasi UU No.22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. 

1. Sudah Menjalani 2/3 (dua per tiga) masa tahanan yang divoniskan oleh hakim
2. Menjalani hukuman paling sedikit 9 bulan
3. Berkelakukan baik dan aktif ikut program pembinaan
4. Menunjukan penurunan tingkat risiko

Surya Darmadi Didakwa Memperkaya Diri, Rugikan Negara Rp86,54 Triliun

Surya Darmadi Didakwa Memperkaya Diri, Rugikan Negara Rp86,54 Triliun

Top News • 3 months ago Korupsi

Terdakwa kasus penyerobotan lahan sawit dan dugaan tindak pidana pencucian uang yang merugikan keuangan negara hingga sebesar Rp104 triliun, Surya Darmadi, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Dalam sidang perdana ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Surya Darmadi, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp4,798 triliun serta merugikan perekonomian negara sebanyak Rp73,920 triliun.

Dalam sidang perdana ini, Jaksa Penuntut Umum menyebut terdakwa Surya Darmadi bersama-sama dengan Raja Tamsir Rachman, telah mengakibatkan kerugian negara dan perekonomian negara.

Jaksa menyatakan, Surya beberapa kali bertemu dengan Tamsir Rachman pada 2003,  yang saat itu menjabat Bupati Indragiri Hulu, Riau.

Surya meminta Tamsir agar menyetujui pembukaan lahan di Wilayah Indragiri Hulu untuk sejumlah perusahaannya, yaitu PT Banyu Bening Utama, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, dan PT Panca Agro Lestari.

Jaksa menyebut meski perusahaan-perusahaan Surya Darmadi mendapatkan izin usaha perkebunan, namun mereka sebenarnya tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan. Akibat perbuatan Surya Darmadi tersebut, negara tidak memperoleh haknya berupa pendapatan dari Pembayaran Dana Reboisasi Provisi Sumber Daya Hutan dan Sewa Penggunaan Kawasan Hutan.

Sementara itu, Surya Darmadi mengaku heran dengan besaran kerugian negara dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Surya juga mengeluh karena seluruh rekeningnya diblokir, serta tetap ngotot dirinya tidak melakukan korupsi.

Didakwa Rugikan Negara Rp86 T,  Surya Darmadi: Saya Tidak Korupsi

Didakwa Rugikan Negara Rp86 T, Surya Darmadi: Saya Tidak Korupsi

Primetime News • 3 months ago korupsi

Terdakwa korupsi lahan sawit Surya Darmadi tidak menerima dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyebutnya rugikan negara sekitar Rp86,5 triliun. Bos PT Duta Palma Grup itu mengaku memiliki bukti-bukti sudah mengurus semua izin usaha. 

"Saya tidak korupsi. Saya dituduh korupsi, lahan saya sudah ada HGU (Hak Guna Usaha)" kata Surya Darmadi.

Surya didakwa telah melakukan usaha perkebunan ilegal pada sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis (8/9/2022). Surya juga dijerat tindak pidana pencucian uang. Menurut jaksa uang hasil bisnis sawit ilegal dibelikan harta, di antaranya kapal, apartemen, dan tanah. 

Daftar Aset Surya Darmadi Senilai Rp17 Triliun yang Disita Kejagung

Daftar Aset Surya Darmadi Senilai Rp17 Triliun yang Disita Kejagung

Metro Hari Ini • 3 months ago korupsi

Kejakasaan agung terus melacak aset milik Surya Darmadi tersangka kasus penyerobotan lahan sawit Indragiri Hulu, Riau yang rugikan keuangan negara hingga Rp104,1 triliun. Sampai saat ini kejaksaan agung telah menyita berbagai aset dan tabungan bos perusahaan sawit tersebut sebesar Rp17,048 triliun. 

Berikut rincian aset Surya Darmadi yang disita kejaksaan agung:
1. Tanah, properti, dan pabrik senilai Rp11.7 triliun
2. Empat puluh bidang tanah di Jakarta, Riau, dan Jambi
3. Enam pabrik kelapa sawit di Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat
4. Tiga apartemen di Jakarta Selatan
5. Dua hotel di Bali
6. Satu unit helikopter
7. Tabungan sebesar Rp5,438 triliun
8. Aset yang belum dinilai berupa empat kapal tugboat tongkang di Batam dan Palembang
 

Surya Darmadi Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Lahan Kelapa Sawit Hari Ini

Surya Darmadi Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Lahan Kelapa Sawit Hari Ini

Newsline • 3 months ago korupsi

Metrotvnews.com, Terdakwa kasus dugaan suap dan pencucian uang pengelolaan lahan kelapa sawit, Surya Darmadi, Indra Giri Hulu dan Raja Tamsir Rachman sedang menjalani sidang pedana pada Kamis (8/9/2022). Namun, hanya Surya Darmadi yang hadir secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sidang yang beragendakan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ini dihadiri oleh Surya Darmadi hadir bersama kuasa hukumnya, Juniver Girsang. Surya Darmadi didakwa memperkaya diri sendiri yang menyebabkan kerugian pada negara hingga Rp104 triliun. 

Terdapat lebih dari satu terdakwa kasus pencucian uang pengelolaan lahan kelapa sawit tersebut yaitu Mantan Bupati Indra Giri Hulu dan Raja Tamsir Rachman pun ikut terseret dalam kasus ini. Namun hanya Surya Darmadi yang datang langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdakwa lainnya mengikuti sidang secara daring. 

9 Tahun Dipenjara, Eks Walkot Bandung Dada Rosada Dinyatakan Bebas Murni

9 Tahun Dipenjara, Eks Walkot Bandung Dada Rosada Dinyatakan Bebas Murni

Headline News • 3 months ago korupsi

Metrotvnews.com, Mantan Wali Kota Bandung, Dada Rosada terpidana kasus suap dengan masa tahanan selama sembilan tahun penjara, dinyatakan bebas murni dari lapas Sukamiskin pada Kamis, (8/9/2022).

Mantan Wali Kota Bandung, Dada Rosada tiba di kantor batas Bandung pada pukul 09.00 WIB perihal pengambilan kartu bebas murni usai jalani masa tahanan sembilan tahun penjara terpidana kasus suap hakim Pengadilan Negeri Bandung.

Dada Rosada menyambut baik surat bebas murni yang ia terima dan mengaku siap terjun ke dunia politik secara bertahap. Mantan Wali Kota Bandung ini bebas dari Lapas Sukamiskin pada 26 Agustus lalu. 

"Saya mengucapkan terimakasih kepada Allah, akhirnya saya diberikan kartu bebas murni. Mulai besok saya memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain." ujar Dada Rosada.

Obral Remisi Bukti Korupsi Tak Dipandang Kejahatan Luar Biasa di Indonesia

Obral Remisi Bukti Korupsi Tak Dipandang Kejahatan Luar Biasa di Indonesia

Metro Pagi Prime Time • 3 months ago korupsi

Wacana pemiskinan pelaku tindak pidana korupsi atau perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana hingga kini belum juga terwujud, seiring dengan tidak masuknya RUU tersebut pada Prolegnas DPR tahun ini. Sejatinya ini bisa menjadi payung hukum yang kuat guna memberikan efek jera kepada para koruptor, bukan justru obral remisi terhadap perampok uang negara.

Dengan obral remisi, seorang terpidana korupsi cukup sebentar menjalani pidana dan kemudian bisa segera mendapatkan kebebasan bersyarat. Artinya tidak ada penanganan yang luar biasa bagi pelaku koruptor.

Akibat paling buruknya adalah hilangnya efek jera di dalam pemidanaan, orang tidak akan lagi takut melakukan korupsi dan memberi sinyal buruk kepada pelaku tipikor maupun calon-calon pelaku, bahwa keuntungan melakukan korupsi jauh lebih tinggi ketimbang resikonya.

"Jadi menurut saya dengan pembebasan bersyarat puluhan terpidana korupsi ini, semakin menegaskan, bahwa Indonesia ini sangat ramah terhadap pelaku tindak pidana korupsi" ujar Zaenur Rohman.

Ditangkap KPK, Bupati Mimika Dibawa ke Mako Brimob Polda Papua

Ditangkap KPK, Bupati Mimika Dibawa ke Mako Brimob Polda Papua

Metro Pagi Prime Time • 3 months ago Korupsi

Penyidik KPK menangkap Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan langsung dibawa ke Mako Brimob Polda Papua di Kotaraja, Jayapura.
 
Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal menegaskan penangkapan terhadap Bupati Mimika saat berada di salah satu hotel yang berada di kawasan ruko, Jayapura, itu dilakukan oleh penyidik KPK.
 
Penangkapan dilakukan sekitar jam 12.00 WIT dan langsung dibawa ke Mako Brimob Polda Papua di Kotaraja, Jayapura.

Sementara itu Jubir KPK Ali Fikri yang dihubungi dari Jayapura membenarkan adanya penangkapan terhadap tersangka KPK yang menjabat Bupati Mimika di Jayapura, terkait kasus dugaan korupsi pembangunan gereja Kingmi di Mile 32 di Timika.
 
Sebelumnya majelis hakim PN Jakarta Selatan menolak pra peradilan yang dilakukan pemohon Bupati Mimika Eltinus Omaleng pada 25 Agustus 2022.
 
Dugaan kasus korupsi pembangunan Gereja Kingmi di Mile 32, Mimika, Papua, tahun anggaran 2015, hingga kini masih dalam penyelidikan KPK.
 
Pembangunan Gereja Kingmi yang berlokasi di Mile 32 Timika menelan anggaran sekitar Rp160 miliar dan lebih dari 30 orang saat ini telah dimintai keterangannya oleh penyidik KPK.

KPK Tangkap Bupati Mimika di Jayapura

KPK Tangkap Bupati Mimika di Jayapura

Primetime News • 3 months ago korupsi

Metrotvnews.com, Tim penyidik KPK menangkap Bupati Mimika, Papua, Eltinus Omaleng dalam kasus korupsi pembangunan tempat ibadah, pada Rabu (7/9/2022). Penangkapan tersebut dilakukan saat Bupati Mimika berada di salah satu hotel yang berada di kawasan ruko, Jayapura.

Usai ditangkap, Eltinus Omaleng langsung dibawa ke Makobrimob Papua untuk dilakukan pemeriksaan.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron membenarkan penangkapan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng terkait kasus korupsi pembangunan gereja Kingmi di Mile 32 di Timika. Hingga kini, KPK masih mengkalkulasi total kerugian negara akibat kasus suap dan dan korupsi tersebut. 

Lurah di Kabupaten Lamongan Ancam Wartawan Usai Istrinya Disebut Terjaring OTT

Lurah di Kabupaten Lamongan Ancam Wartawan Usai Istrinya Disebut Terjaring OTT

Newsline • 3 months ago korupsi

Tak terima Istri disebut terjaring operasi tangkap tangan (OTT), seorang lurah di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, marah dan mengancam wartawan usai dirinya dan istrinya diperiksa Satreskrim Polres Lamongan.

Kasat Reskrim Polres Lamongan, AKP Komang Yogi Aryawiguna mengatakan, Lurah Telogo Anyar diperiksa sebagi saksi dan tim penyidik belum menetapkan tersangka. Tim akan memeriksa saksi-saksi lain.

Beberapa hari lalu, tim penyidik menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp5 juta dan kuitansi pembayaran yang sempat disobek dalam sebuah operasi di Kelurahan Telogo Anyar.

Eks Jaksa Pinangki Bebas Bersyarat

Eks Jaksa Pinangki Bebas Bersyarat

Primetime News • 3 months ago korupsi

Metrotvnews.com, Mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari terpidana kasus pemufakatan jahat pengajuan fatwa ke MA yang dipesan oleh koruptor  Joko S Tjandra dinyatakan bebas bersyarat pada Selasa (6/9/2022). Dari vonis empat tahun penjara di Pengadilan Tinggi Jakarta, Pinangki hanya menjalaninya selama dua tahun.

Pinangki sebelumnya pernah divonis di Pengadilan Tipikor dengan hukuman 10 tahun penjara namun saat itu Pinangki mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Jakarta pada Juni 2021 lalu, mengkorting hukuman Pinangki menjadi empat tahun penjara. Pada saat itu jaksa penuntut umum tidak mengajukan kasasi dan menerima keputusan tersebut. 

Mantan jaksa Pinangki didakwa menerima suap dari koruptor  Joko S Tjandra sebesar USD500 ribu dari total yang dijanjikan oleh Joko S Tjandra sebesar USD1 juta. Kasus Pinangki menjadi sorotan publik karena keterlibatan oknum jaksa dalam upaya meringankan hukuman seorang koruptor.

 Eks Gubernur Banten Ratu Atut Dinyatakan Bebas Bersyarat

Eks Gubernur Banten Ratu Atut Dinyatakan Bebas Bersyarat

Primetime News • 3 months ago Korupsi

Mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah dinyatakan bebas bersyarat, Selasa (6/9/2022) setelah menjalani masa hukuman penjara selama tujuh tahun atas kasus suap Pilkada Lebak dan korupsi pengadaan alat kesehatan. Setelahnya, Ratu akan menjalani masa percobaan hingga 2026.

Pagi tadi Ratu Atut dijemput oleh keluarga di Lapas perempuan dan anak kelas IIA Tangerang. Sebelumnya, Atut ditahan sejak tahun 2013 karena terjerat dua perkara.

Kades di Gresik Curi Uang Dana Desa untuk Main Saham

Kades di Gresik Curi Uang Dana Desa untuk Main Saham

Headline News • 3 months ago korupsi

Seorang Kepala Desa di Gresik, Jawa Timur, ditangkap karena mencuri atau menyelewengkan uang dana desa yang mencapai ratusan juta rupiah, pelaku menghabiskannya untuk bermain saham atau trading forex.

Kepala desa Bulangan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, ditangkap aparat kepolisian, karena mencuri uang pembangunan desa tahun anggaran 2021. Uang yang dicuri mencapai Rp.632 juta, berdasarkan hasil Audit Inspektorat pemerintah kabupaten Gresik. Uang pembangunan desa itu dipakai sang kepala desa untuk bermain saham.

Saat ini pelaku ditahan di polres Gresik, setelah mangkir beberapa kali  setelah di panggil polisi. Kepala desa yang sudah ditetapkan menjadi tersangka itu akan dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 undang-undang no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukuman minimal satu tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Sita Rp11,7 Triliun Aset Surya Darmadi

Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Sita Rp11,7 Triliun Aset Surya Darmadi

Headline News • 3 months ago korupsi

Pihak Kejaksaan Agung untuk sementara ini telah menyita aset Surya Darmadi sebanyak Rp11,7 Triliun. Angka tersebut berasal dari beberapa aset milik Surya Darmadi, seperti 40 bidang tanah di Jakarta, Riau, dan Jambi. Selain itu, aset berupa enam pabrik kelapa sawit di Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat turut disita. Penyidik juga menyita enam gedung milik Surya Darmadi di kawasan Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat.

Sementara itu, untuk kerugian negara yang disebabkan oleh PT Duta Palma Grup mencapai Rp104 Triliun. Kini, pemberkasan terhadap dua tersangka kasus korupsi dan pencucian uang usaha kelapa sawit, yakni Surya Darmadi dan Raja Thamsir Rachman Mantan Bupati Indragiri Hulu akan segera selesai. 

Korupsi Dana APBN Rp2,3 M, Penyidik Periksa 23 Saksi BPBD Sibolga

Korupsi Dana APBN Rp2,3 M, Penyidik Periksa 23 Saksi BPBD Sibolga

Headline News • 3 months ago korupsi

Kejaksaan Negeri Kota Sibolga, Sumatera Utara, memeriksa 23 orang saksi kasus dugaan korupsi dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang merugikan negara senilai Rp2,3 miliar yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sibolga, Sumatera Utara.

Kasus ini terkait penyediaan makanan dan minuman 100 orang tenaga harian lepas, pegawai Kantor BPBD Kota Sibolga, anggaran APBD tahun 2017 hingga 2020. Kejaksaan Negeri Sibolga, masih menunggu dan berkoordinasi dengan pihak Badan Pemeriksaan Keuangan Sumatera Utara untuk penetatapan tersangka.

Aset Surya Darmadi di Jambi Disita

Aset Surya Darmadi di Jambi Disita

Metro Pagi Prime Time • 3 months ago korupsi

Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI kembali melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset milik Surya Darmadi. Tim Jampidsus melakukan penyitaan di dua tempat berbeda di wilayah Kabupaten Batang Hari, Jambi.

Tim penyidik Kejaksaan Agung terus menelusuri sejumlah aset milik tersangka Surya Darmadi, dalam perkara dugaan korupsi PT. Duta Palma Grup. Tim penyidik melakukan penyitaan aset pada dua lokasi berbeda, aset itu berupa tanah, bangunan pabrik dan perkebunan. Penyitaan juga disaksikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jambi dan Batang hari. Sejauh ini sudah ada 35 aset di seluruh Indonesia dengan jumlah nominal lebih dari Rp10 triliun. 

Sebelumnya pada Kamis (25/8/2022) tim penyidik Jampidsus melakukan penyitaan terhadap aset satu bidang tanah dan bangunan dengan luas 1002 hektare di Desa Tebing Tinggi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Lalu, pada Jumat (26/8/2022) kembali dilakukan penyitaan aset berupa sebidang tanah sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan. 

Halangi Penyidikan, Pengacara PT Palma Satu Ditetapkan sebagai Tersangka

Halangi Penyidikan, Pengacara PT Palma Satu Ditetapkan sebagai Tersangka

Headline News • 3 months ago korupsi

Kejaksaan Agung menetapkan penasehat hukum PT Palma Satu berinisial DFS sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi penyerobotan lahan negara senilai Rp78 triliun yang melibatkan Surya Darmadi. Pelaku diduga sengaja menghalangi atau merintangi penyidikan oleh kejaksaan agung dalam pengusutan kasus ini. 

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, DFS mendekam di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari kedepan dan terancam hukuman di atas lima tahun penjara. 

KPK Periksa Bupati-Pejabat Tulungagung soal Kasus Alokasi Anggaran

KPK Periksa Bupati-Pejabat Tulungagung soal Kasus Alokasi Anggaran

Headline News • 3 months ago korupsi

Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Tulungagung, Jawa Timur dan tujuh pejabat Pemkab serta anggota DPRD di Mapolres Tulungagung terkait dugaan suap anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur untuk Tulungagung periode 2014/2018.

Ketujuh pejabat yang diperiksa, antara lain kepala dinas Kominfo, kepala dinas Perindak, mantan kepala dinas kesehatan, mantan Kabid anggaran BPKAD, mantan kepala Bapeda dan dua anggota DPRD Tulungagung. 

Pemeriksaan sejumlah pejabat ini dilakukan secara marathon oleh penyidik KPK sejak Senin (22/8/2022) lalu.

KPK Geledah 2 Rumah Rektor Unila Nonaktif di Lampung

KPK Geledah 2 Rumah Rektor Unila Nonaktif di Lampung

Metro Malam • 3 months ago korupsi

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri menanyakan penggeledahan dua rumah mantan Rektor Unila, Karomani di Lampung untuk pengembangan penyidikan kasus suap penerimaan mahasiswa baru. Dalam penggeledahan ini, KPK juga berhasil menyita berbagai dokumen untuk proses penyelidikan. 

"Kita juga kembali melakukan penggeledahan di beberapa lokasi tempat kediaman dari para tersangka. Tentu masih dalam rangka pengumpulan dan melengkapi alat bukti yang telah kami miliki sebelumnya, dan seluruh barang bukti ini segera kami konfirmasi kepada para saksi yang telah diagendakan untuk dipanggil," ungkap Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri