Tidak Ada yang Lolos, Seleksi Dirut BAKTI Kominfo akan Dibuka Lagi

Seharusnya ada tiga besar calon yang akan diwawancari Mahfud MD

Mahfud Temukan Realisasi Proyek BTS 4G BAKTI Tak Sesuai Anggaran

Penyediaan infrastruktur BTS seharusnya tidak mencapai Rp10 triliun

Mahfud MD Lantik 4 Pejabat Eslon 1 Kemenkominfo

Mahfud Memastikan pelantikan ini tidak terkait dengan kasus rasuah yang menyeret Jhonny G Plate

Mahfud MD Sebut Proyek BTS Bakal Terus Dilanjutkan

Proyek strategis pembangunan BTS harus dipisahkan dengan kasus hukum yang sedang berjalan.

Mahfud MD Ditunjuk Jadi Plt Menkominfo

Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menkopolhukam Mahfud MD sebagai Pelaksana tugas (Plt) Menkominfo pengganti Johnny G Plate, Jumat (19/5/2023). 

Hal itu disampaikan Jokowi sebelum bertolak ke Hiroshima, Jepang untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G-Seven (KTT G7) yang akan berlangsung esok hari, Sabtu (20/5/2023). 

Jokowi menyampaikan itu dengan ditemani Ibu Negara Iriana Jowoi serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

Presiden juga mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang ada. Ia percaya Kejagung akan bekerja secara profesional.

"Kita harus menghormati proses hukum yang ada," ujar Jokowi. 

Sebelumnya, Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo. 

Ia diduga meminta Rp500 juta per bulan dan merugikan negara hingga Rp8 triliun. 

Presiden Tunjuk Mahfud MD Sebagai Plt Menkominfo

PKS: Mahfud MD Sarankan Bacawapres Anies dari Internal KPP

Mahfud MD Dorong Anggota ICMI Ikut Pilpres 2024

Mahfud MD mendorong Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) berkompetisi di Pilpres 2024. Hal itu disampaikannya saat ICMI menggelar acara halalbihalal di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2023).

Mahfud secara simbolik mengatakan berjuang menjadi pemimpin boleh siapa saja dan dari latar belakang apa saja. Ia menganalogikan sikap Nabi Yakub yang mempersilakan anak-anaknya masuk Istana dari pintu mana saja.

"Silakan, boleh masuk dari pintu mana saja," ucap Menkopulhukam sekaligus Ketua Dewan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Mahfud MD.

Hal itu diartikan, setiap orang, baik dari parpol atau bukan silakan berjuang di pemilu 2024. Mahfud hanya menekankan satu alasan, yakni bisa menyalurkan aspirasi masyarakat saat terpilih sebagai anggota dewan.

Diketahui, dalam halalbihalal itu tampak sejumlah tokoh ternama yang hadir. Mahfud MD terlihat duduk satu meja bersama Wiranto dan Jufuf Kalla.  

Rapat Perdana, Satgas TPPU Rp349 T Mulai Pilah Kasus hingga Kelompok Kerja

Satuan tugas (Satgas) tindak pidana pencucian uang (TPPU) menggelar rapat perdana, Jumat (5/5/2023) pagi. Rapat yang dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD itu membahas berbagai hal mulai dari memilah kasus hingga pembagian kelompok kerja untuk mengusut dugaan TPPU Rp349 triliun. 

Satgas TPPU akan bekerja hingga Desember 2023. Satgas bertugas untuk percepatan penyelesaian tindak pidana pencucian uang dengan prioritas transaksi janggal sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Satgas telah membagi dua kelompok kerja yakni kelompok satu yang menangani 200 laporan transaksi mencurigakan di Kemenkeu. Lalu, kelompok dua menangani 100 laporan transaksi mencurigakan yang dikirimkan ke instansi lain antara lain kepolisian dan kejaksaan. 

Satgas akan melakukan supervisi dan evaluasi proses penyelidikan dan penyidikan yang berada di instansi-instansi terkait. Jika ditemukan hambatan, satgas akan mengeluarkan rekomendasi sebagai solusi. 

Ketua Pelaksana Satgas TPPU, Sugeng Purnomo mengatakan hasil yang diharapkan atau target dari satgas adalah terpenuhinya penegakan hukum terhadap transaksi janggal Rp349 triliun. 

Satgas TPPU Gelar Rapat Perdana Hari Ini

Mahfud MD Serahkan Nama Pelaku Perdagangan Orang di Myanmar ke Bareskrim Polri

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah serius menangani kejahatan yang berupa tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Mahfud juga menyoroti WNI korban TPPO yang terjebak dalam situasi sulit di Myanmar. 

Mahfud menyatakan dirinya telah menyerahkan data 20 WNI tersebut kepada Bareskrim Polri. Bahkan, para pelaku, penyalur hingga sindikat TPPO yang berada di satu daerah akan ditangkap dalam waktu dekat. 

"Kita akan menangkap pelaku, penyalur, sindikat ini di satu daerah dan nama-nama dan targetnya sudah kita berikan kepada bareskrim, Kabareskrim polri untuk segera dieksekusi, ditangkap," ungkapnya," kata Mahfud, Kamis (4/5/2023). 

Sebanyak 20 warga negara Indonesia diduga menjadi korban perdagangan orang di perbatasan Thailand dan Myanmar.

Para pekerja migran tersebut terjebak dalam jaringan sindikat penipuan melalui website atau aplikasi kripto. Mereka yang meminta dipulangkan justru mendapat ancaman, kekerasan fisik dan disekap oleh pihak pemberi kerja.

Tak hanya itu, mereka juga diminta membayar denda yang jumlahnya tak sedikit, yaitu 75 ribu yuan atau setara dengan Rp160 juta. Selain itu diketahui gaji mereka pun ditahan. Kini, mereka berharap segera dibebaskan dan dipulangkan ke Tanah Air.

Eks Kepala PPATK: Pembentukan Satgas Transaksi Janggal Rp349 T Menguntungkan

Pengamat: Satgas TPPU Rp349 T Diharapkan Pro Justitia

Mahfud MD: Satgas TPPU Rp349 T Didukung Tim Ahli

Menko Polhukam Mahfud MD resmi membentuk Satgas TPPU untuk menelusuri lebih dalam transaksi janggal Rp349 T di Kemenkeu. Mahfud menyebut Satgas TPPU melibatkan 12 tenaga ahli di bidang tindak pidana pencucian uang, korupsi, dan perekonomian, termasuk kepabeanan dan cukai maupun perpajakan, Rabu (3/5/2023).

12 tenaga ahli itu adalah Yunus Husein, M Yusuf, Rimawan Pradityo, Wuri Handayani, Laode M. Syarif, Topo Santoso, Gunadi, Danang Widyoko, Faisal Basri, Mutia Yani Rachman, Achmad Santosa, dan Ningrum Natasya.

"Jadi ada 12 itu tenaga ahli yang akan ikut dalam menangangi dugaan TPPU, tapi tenaga ahli ini karena bukan penyidik berdasarkan UU maka dia tidak langsung masuk ke kasus tapi beri masukan," ucapnya.

"Ini sudah dibicarakan antara Kemenko Polhukam, Kemenkeu, dan PPATK setelah lebaran dan ini hasilnya sudah saya umumkan," tegas Mahfud.

Mahfud MD: DJP & Ditjen Bea Cukai Tak Bisa Dikeluarkan dari Satgas TPPU

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menyebut bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan tidak bisa dikeluarkan dari Satuan Tugas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) transaksi janggal Rp349 triliun.

Menurut Mahfud, DJP dan Ditjen Bea Cukai secara hukum bertugas sebagai penyidik untuk masalah perpajakan dan bea cukai. Hal itu dibeberkan Mahfud saat menjawab pertanyaan yang beredar di masyarakat, alasan DJP dan Ditjen Bea Cukai dilibatkan ke tim pemeriksa Satgas TPPU tersebut.

"Memang menurut hukum penyidik, masalah perpajakan dan bea cukai itu (tugas) Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Jadi, enggak bisa dikeluarkan," kata Mahfud MD dalam konferensi pers, Rabu (3/5/2023). 

Satgas TPPU akan bertugas untuk mensupervisi penanganan dan penyelesaian dugaan TPPU dalam transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu. Selain itu, Satgas TPPU dibentuk berdasarkan hasil rapat KNPP TPPU pada 10 April 2023.

Ini Anggota Satgas TPPU Rp349 T: Ada Eks Pimpinan KPK Hingga Faisal Basri

Menko Polhukam Mahfud MD resmi membentuk satgas untuk menelusuri transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Satgas TPPU itu terdiri atas tim pengarah, tim pelaksana, dan kelompok kerja. 

"Satgas TPPU terdiri atas tim pengarah, tim pelaksana dan kelompok kerja," kata Mahfud MD dalam konferensi pers, Rabu (3/5/2023). 

Tim pengarah terdiri atas tiga orang, yakni pimpinan Komite TPPU Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Wakil Ketua Komite TPPU dan Kepala PPATK sebagai sekretaris Komite TPPU. 

Tim pelaksana terdiri atas Deputi III Bidang Hukum dan HAM Kemenko Polhukam (ketua), Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam (wakil), Direktur Analisis dan Pemeriksaan I PPATK (sekretaris). 

Anggota tim terdiri atas Dirjen Pajak Kemenkeu, Dirjen Bea Cukai Kemenkeu, Irjen Kemenkeu, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri, Deputi Bidang Kontra Intelijen BIN, dan Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK. 

Mahfud menjelaskan tim pelaksana dibantu dua kelompok kerja. Dalam pelaksanaan tugasnya, kata Mahfud, Satgas TPPU didukung tenaga ahli bidang tindak pidana pencucian uang, korupsi, perekonomian, kepabeanan, cukai, dan perpajakan.

Mereka ialah Yunus Husein, Muhammad Yusuf, Rimawan Pradiptyo, Wuri Handayani, Laode M Syarif, Topo Santoso, Gunadi, Danang Widoyoko, Faisal Basri, Ahmad Santosa, Ningrum Natasya, dan Mutia Rahman.

"Jadi ada 12 itu tenaga ahli yang akan ikut dalam menangani tindak pidana pencucian uang ini," jelas Mahfud. 

Karena bukan penyidik, tenaga ahli itu tidak langsung masuk ke kasus. Namun, mereka memberikan masukan sesuai bidangnya. 

Usut Transaksi Rp349 T di Kemenkeu, Pemerintah Resmi Bentuk Satgas TPPU

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD resmi membentuk satgas untuk menelusuri lebih dalam transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan, Rabu (3/5/2023). 

Mahfud mengatakan, Satgas yang dinamai dengan Satgas Supervisi dan Evaluasi Penanganan Laporan Hasil Analisis, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Informasi Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah disepakati seluruh anggota Komite TPPU yang ia pimpin.

"Bahwa hari ini pemerintah telah membentuk satgas dimaksud yaitu satgas tentang dugaan tindak pidana pencucian uang," ucap Mahfud.

Satgas TPPU ini terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana dan kelompk kerja. Tim pengarah terdiri dari pimpinan Komite TPPU yaitu Menko Polhukam selaku Ketua Komite TPPU, Menko Perekonomian selaku Wakil Ketua Komite TPPU dan Kepala PPATK selaku Sekertaris Komite TPPU.

Adapun tim pelaksana terdiri dari Deputi 3 Bidang Hukum dan HAM Kemenko Polhukam selaku ketua, wakilnya Deputi 5 Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Direktur Analisis dan Pemeriksaan I PPATK selaku sekertaris.

Anggotanya terdiri dari Direktur Jenderal Pajak, Dirjen Bea Cukai, Irjen Kementerian Keuangan, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Wakil Kabareskrim Polri, Deputi Bidang Kontra Intelijen Badan Intelijen Negara (BIN), dan Deputi Analisis dan Pemeriksaan II PPATK.

"Ini kan kasus di Kemenkeu kenapa yang masuk pemeriksannya Kemenkeu? Ya memang menurut hukum penyidik masalah perpajakan dan bea cukai itu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai jadi enggak bisa dikeluarkan," kata Mahfud.

Selain itu, Satgas TPPU ini juga melibatkan 12 tenaga ahli di bidang TPPU, korupsi, dan perekonomian, termasuk kepabeanan dan cukai maupun perpajakan.

12 tenaga ahli itu adalah Yunus Husein, M Yusuf, Rimawan Pradityo, Wuri Handayani, Laode M. Syarif, Topo Santoso, Gunadi, Danang Widyoko, Faisal Basri, Mutia Yani Rachman, Achmad Santosa, dan Ningrum Natasya.

"Jadi ada 12 itu tenaga ahli yang akan ikut dalam menangangi dugaan TPPU, tapi tenaga ahli ini karena bukan penyidik berdasarkan UU maka dia tidak langsung masuk ke kasus tapi beri masukan," ucapnya.

"Ini sudah dibicarakan antara Kemenko Polhukam, Kemenkeu, dan PPATK setelah Lebaran dan ini hasilnya sudah saya umumkan," tegas Mahfud.

Mahfud MD: Satgas TPPU Rp349 T Dibentuk Besok

Menko Polhukam, Mahfud MD menyatakan satgas tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk mensupervisi transaksi mencurigakan Rp349 triliun akan dibentuk besok, Jumat (28/4/2023). 

"Besok akan dirapatkan karena itu adalah hasil RPD dengan Komisi III DPR, harus dibentuk satgas. Besok akan dibentuk satgasnya. Akan ditindaklanjuti sesuai data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR," kata Mahfud di gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (27/4/2023).

Satgas TPPU itu akan terdiri dari Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Mahfud memastikan kerja Satgas TPPU akan bersifat independen meski tidak melibatkan pihak eksternal.

"Memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan bea cukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai, itu penyidiknya. Memang banyak yang 'wah itu jeruk makan jeruk'. Masa mau meriksa diri sendiri? Ndak juga, karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber, bukan sebagai orang yang menindaklanjuti secara yuridis pro justisia," ujar Mahfud.

"Karena tidak boleh selain polisi, jaksa, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pajak, hanya itu yang boleh melakukan tindakan itu. Tapi nanti meluas panitianya itu sehingga penilaian itu akan terdiri dari beberapa sehingga penilaian itu akan lebih objektif," lanjutnya. 

Ia juga menyebut bahwa KPK tidak dilibatkan tetapi akan menindaklanjuti sesuai kewenangan KPK. 

"KPK tidak ikut karena dia ada di luar. Tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firli bahwa akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK," ujar Mahfud. 

Mahfud MD: Draf RUU Perampasan Aset Sudah di Meja Presiden

Mahfud MD Jamin Satgas TPPU Bakal Bekerja Profesional

Prabowo Silaturahmi ke Rumah Wiranto dan Mahfud MD

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian silaturahmi Idulfitri dengan berkunjung ke kediaman Menko Polhukam Mahfud MD dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Wiranto. 

Prabowo menyambangi rumah dinas Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta Selatan. Prabowo mengatakan, pertemuan hanya dilakukan sebatas silaturahmi di momen Lebaran. 

Prabowo mengaku mengundang Mahfud MD ke kediamannya di Hambalang, Jawa Barat. Mahfud MD menegaskan tidak ada pembicaraan politik dalam pertemuannya dengan Prabowo. 

Prabowo juga bersilaturahmi ke rumah Ketua Wantimpres Wiranto. Prabowo mengaku sangat terhormat telah diterima Wiranto. 

Sementara, Wiranto mengatakan dirinya punya riwayat hubungan yang cukup lama dengan Prabowo sejak menjadi prajurit TNI. Hubungan itu terus berlanjur hingga keduanya berada di pemerintahan. 

Namanya Disebut Jokowi Cocok Jadi Cawapres Ganjar, Mahfud MD: Biarkan Masyarakat yang Menentukan

Menkopolhukam, Mahfud MD disebut Presiden Jokowi cocok menjadi cawapres Ganjar Pranowo di pemilu 2024. Mahfud MD menyebut, pernyataan itu wajar diutarakan setiap orang dalam berdemokrasi.

"Demokrasi kita sekarang maju, setiap orang bisa menyebutkan nama orang lain untuk menjadi capres dan cawapres, bahkan menyebut namanya sendiri pun bisa," ucap Mahduf MD, Senin (24/4/2023).

Mahfud MD mengatakan, penyebutan namanya sebagai cawapres merupakan bentuk kemajuan demokrasi setelah reformasi. Sebelum reformasi, tidak bisa asal sebut nama, semua harus dibicarakan di balik meja.

"Sekarang semua orang bisa ikut andil, apalagi presiden yang referensinya banyak," lanjutnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat ditanya mengenai nama cawapres yang cocok untuk mendampingi Ganjar Pranowo dalam pilpres 2024. Jokowi menyebut sejumlah nama dari Erick Thohir hingga Mahfud MD.

Namun, Mahfud MD berpendapat, saat ini belum ada kepastian dari berbagai pihak untuk menyatakan dirinya sebagai cawapres. Hal itu disebutkan lantaran menurutnya, waktu menuju pilpres masih panjang dan akan banyak perubahan yang mungkin akan terjadi.

Sehingga, Mahfud MD tidak ingin mengambil pusing tetang penyebutan namanya sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Ia akan membiarkan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengerucutkan yang terbaik untuk bangsa dan negara.

Mahfud MD: Ada 2 Kesulitan TNI-Polri Bebaskan Pilot Susi Air dari KKB

Pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Marthens hingga saat ini masih terkendala. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan TNI-Polri hingga kini terus mempersiapkan strategi untuk membebaskan pilot tersebut yang disandera KKB.

Menurut Mahfud MD, terdapat dua kesulitan yang dialami TNI-Polri dalam membebaskan Kapten Philip Mark Marthens.

"Kesulitannya dua, satu, sandera ini dijadikan tameng hidup, ketika kita akan bergerak, ia diancam untuk dibunuh, padahal kita juga harus menyelamatkan warga negara asing," kata Menko Polhukam Mahfud MD.

"Padahal kita juga harus menyelamatkan warga negara asing sebagai negara yang berada di negara ASEAN," sambungnya.

Kemudian, Mahfud menyebut bahwa mereka para anggota KKB menjadikan warga sipil, khususnya perempuan dan anak-anak sebagai tameng.

"Jadi kita harus bersabar dan sekarang pemerintah sedang menyusun langkah-langkah yang tetap menjamin keamanan sandera dan keselamatan sandera dan masyarakat sipil," ucapnya.

Sebelumnya, petugas gabungan TNI-Polri telah menemukan prajurit TNI Pratu F, personel dari Satgas Yonif R 321/GT di Distrik Mugi, Nduga, Papua Pegunungan. Prajurit itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Tercatat hingga kini, sudah ada empat anggota TNI yang tewas akibat penyerangan KKB di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Hal ini terjadi saat berusaha membebaskan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Marthens.

Mahfud MD Berpeluang Tinggi Dampingi Ganjar Pranowo

Mahfud MD: Saya Jamin Pemilu 2024 Sesuai Jadwal

Mahfud MD: Selamat Idulfitri 1444 H, Mohon Maaf Lahir & Batin

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut memberikan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri 1444 H. Mahfud MD mengatakan gema takbir sebagai penanda bagi kaum Muslim mengakhiri ibadah puasa dan menyambut hari kemenangan.

"Gema takbir bersahutan, kita sudah selesai atau akan segera mengakhiri ibadah puasa kita, dan sebentar lagi kita akan masuk Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah," kata Menko Polhukam Mahfud MD.

"Saya Menko Polhukam RI Mahfud MD mengucapkan selamat Hari Raya Idulfitri, mohon maaf lahir batin," tambahnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Agama resmi menetapkan Hari Raya Idulfitri 1444 H jatuh pada Sabtu (22/4/2023). Penetapan ini berdasarkan hasil sidang isbat, penentuan awal Syawal 1444 H yang dipimpin langsung Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama, Kamis (20/4/2023).

PKS Mengaku Tawarkan Mahfud MD Jadi Cawapres Anies

Kasus Covid-19 Meningkat, Mahfud MD Imbau Pemudik Taat Prokes

Menko Polhukam Mahfud MD meninjau kesiapan transportasi kereta api pada musim mudik Lebaran 2023 di Stasiun Pasar Senen. Ia mengimbau para penumpang untuk mentaati protokol kesehatan karena angka aksus positif covid-19 kembali meningkat, Selasa (18/4/2023). 

Dalam kunjungannya ke Stasiun Pasar Senen, Mahfud menilai layanan kereta api telah baik dan antisipatif. Ia juga mengatakan bahwa seluruh standar layanan kereta api telah siap mengangkut pemudik, dari kelas bisnis, eksekutif maupun ekonomi. 

"Untuk mudik Lebaran dengan angkutan kereta api sudah baik. Saya tadi melihat bagaimana pelayanan kelas bisnis, eksekutif kemudian yang ekonomi sekalipun sudah nyaman. Standar keamanan dan kenyamanan juga terjamin," ujar Mahfud. 

Kunjungan Mahfud ke Stasiun Pasar Senen didampingi oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo. Mahfud sempat mengecek proses check-in penumpang serta berbincang dengan penumpang yang sedang menunggu jadwal keberangkatan. 

Diketahui, pemerintah memprediksi sebanyak 123,8 juta warga melakukan perjalanan mudik 2023. Angka itu meningkat hingga 44% dibandingkan jumlah pemudik tahun lalu. 

Mahfud MD soal Kasus Bima TikTokers: Jangan Ada Intimidasi ke Keluarga!

Mahfud MD Tinjau Pelaksanaan Mudik di Stasiun Pasar Senen