Kebelet Cawe-Cawe Kepala Negara

Pernyataan Presiden Joko Widodo untuk tidak akan netral dan harus cawe-cawe di Pilpres 2024 telah menghinakan akal sehat rakyat. Tidak pernah ada kebaikan yang lahir dari cawe-cawe penguasa, apalagi penguasa yang masa baktinya akan habis dalam hitungan bulan. 

Presiden Jokowi seharusnya cukup bertindak memastikan bahwa Pemilu 2024 berjalan dengan lancar. Perkara siapa yang akan menerima tongkat estafet untuk lima tahun mendatang, biar itu diputuskan oleh rakyat selaku pemilik sah kedaulatan di Republik ini. 

Keinginan Jokowi untuk ikut campur dalam pemilu disampaikan langsung oleh mantan Wali Kota Surakarta itu saat jamuan makan bersama pemimpin redaksi sejumlah media massa dan content creator di Istana Negara, Senin (29/5/2023) sore. 

Harus kita katakan bahwa pernyataan ini terlalu vulgar. Publik pun semakin yakin, bahwa Jokowi sejatinya takut kehilangan kekuasaan. Ia sampai harus mencari penerus. Republik ini laksana kerajaan dengan putra mahkota adalah sosok yang wajib direstui sang raja. 

Istana melalui Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Setpres Bey Machmudin sampai harus mengeluarkan klarifikasi. Bey menyebut, Jokowi ingin pemimpin nasional ke depan dapat melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis, seperti pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), hilirisasi dan transisi energi bersih. 

Namun, klarifikasi dari Istana justru semakin menguatkan keyakinan bahwa Jokowi yang notabene seorang kepala negara memang sedang meremehkan kecerdasan masyarakat. Publik seperti dianggap bodoh, harus dituntun, tidak bisa mencari siapa sosok yang kredibel menakhodai negeri ini untuk lima tahun ke depan. 

Pembangunan IKN misalnya, sudah diatur melalui Undang-Undang No 3 Tahun 2022. Rakyat paham betul bahwa siapa pun pengganti Jokowi haruslah melanjutkan kebijakan pembangunan IKN. Sebab, jika tidak, itu sama saja melanggar perintah undang-undang. 

Kita juga harus meluruskan jalan pikiran Jokowi yang bengkok itu. Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 menyatakan, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. 

Tidak ada satu pun ayat yang mengatakan, pemimpin berikutnya ditentukan oleh petahana. Kalaupun Jokowi ingin seorang penerus dan meninggalkan legasi, biarlah itu tumbuh karena ide, bukan ambisi apalagi akal-akalan ala Istana.

Ali Mochtar: Memangnya Salah Kalau Jokowi Cawe-Cawe?

Presiden Jokowi mengakui bahwa akan cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara di harapan para pimpinan media. Selasa (30/5/2023) siang. Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan tidak ada yang salah dengan kalimat yang diucapkan Jokowi.

"Memangnya kalau cawe-cawe untuk bangsa dan negara ada yang salah," tanya Ali di program Primetime News Metro TV, Selasa (30/5/2023).

Ali mengatakan masyarakat terlalu takut dengan kata cawe-cawe Jokowi. Sehingga, menurut Ali, terkesan Presiden Jokowi di mata masyarakat telalu mencampuri urusan pemilu.

"Mengapa kita terlalu paranoid melihat perkara ini (cawe-cawe), presiden tidak melanggar undang-undang dan etika," ungkap Ali.

Alih-alih mendinginkan suasana, pernyataan Ali juga justru memantik emosi dari Analis Ekonomi Politik, Didik J Rachbini. Didik mengatakan Jokowi tidak memiliki etika dalam berpolitik. Didik mengibaratkan seperti halnya meludah ke lantai dalam sebuah acara pesta besar.

"Saya mencontohkan dengan meludah supaya ekstrem, supaya terlihat salahnya di mana, ini masalah etik" ungkap Didik dengan nada tinggi.

Menurut Didik, presiden selaku kepala negara, jika dilihat dari segi politik maka tidak boleh memihak salah satu kubu. Ia mengatakan, pengaruh dan kekuatan yang dimiliki Jokowi masih sangat besar dalam gelaran lima tahun sekali tersebut.

Kendati demikian, Ali tetap berpegang teguh dengan pernyataannya yang mengatakan tidak ada maksud khusus dalam diksi cawe-cawe Jokowi. Bahkan, Ali secara tegas mengatakan Jokowi tidak memihak kepada siapa pun.

Ali menegaskan Jokowi hanya ingin memastikan pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Bahkan Ia mengatakan, masyarakat telalu membesar-besarkan kata cawe-cawe tersebut.

Diksi Cawe-Cawe Jokowi Dinilai Multitafsir

Pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut akan cawe-cawe demi bangsa dan negara, kini berbuntut panjang. Banyak yang mempermasalahkan diksi "cawe-cawe", lantaran dinilai multitafsir.

"Cawe-cawe ini kan banyak maknanya, jadi multitafsir," ucap Direktur Eksekutif Voxpol, Pangi Syarwi Chaniago, dalam program Metro Hari Ini Metro TV, Selasa (30/5/2023).

Pangi sangat menyayangkan Jokowi menggunakan diksi cawe-cawe jika alasannya untuk memastikan pemilu berlangsung luber dan jurdil. Ia berpendapat, Jokowi harusnya mengubah diksi kontroversial itu dengan diksi yang sebenarnya.

"Jokowi sangat disayangkan tidak pernah mengucapkan statement yang berkelas, seperti contohnya kata netral, memberi ruang yang sama kepada para kontensan, itu akan lebih jelas," ungkapnya.

Pangi juga mengungkapkan, jika presiden partisan dalam urusan pemilu, maka tidak menutup kemungkinan bisa menurunkan citra presiden. Bahkan, menurutnya, kualitas demokrasi pun akan ikut menurun. 

"Ini akan menjadi lingkaran setan, bagaimana jika nantinya presiden selanjutnya menjadi seperti ini (cawe-cawe)," tutur Pangi.

Kendati demikian, Pangi tidak menampik bahwa Jokowi tidak melanggar hukum. Hanya saja, lagi-lagi etika seorang presiden kembali dipertanyakan. Sehingga, Ia berharap, Jokowi tidak terlalu mencampuri urusan pemilu lantara kedaulatan ada di tangan rakyat.

Analis: Jokowi Tak Punya Etik Bersikap Cawe-Cawe Urusan Capres

Presiden Jokowi dalam forum pertemuan pimpinan media mengatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara. Pernyataan itu membuat geram Analis Ekonomi Politik, Didik J Rachbini, dan mengatakan, Jokowi tidak memiliki etik.

"Kalu secara hukum memang tidak salah, tetapi tidak punya etik," ucap Didik dalam program Primetime News Metro TV, Selasa (30/5/2023).

Didik mengungkapkan bahwa Jokowi tidak memiliki etik jika cawe-cawe jelang Pilpres 2024. Bahkan, ia mengibaratkan seperti halnya meludah ke lantai dalam sebuah acara pesta besar.

"Saya mencontohkan dengan meludah supaya ekstrem, supaya terlihat salahnya dimana, ini masalah etik" ungkap Didik dengan nada tinggi.

Menurut Didik, presiden selaku kepala negara, jika dilihat dari segi politik maka tidak boleh memihak salah satu kubu. Ia mengatakan, pengaruh dan kekuatan yang dimiliki Jokowi masih sangat besar dalam gelaran lima tahun sekali tersebut.

"Dia (Jokowi) punya sumber daya, punya intel, kekuatannya masih sangat besar," ujarnya.

Kendati demikian, pihak istana mengatakan bahwa tidak ada yang salah dalam perkataan Jokowi dalam pertemuan dengan para pemimpin media siang tadi. Bahkan, Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan Jokowi tidak memihak ke mana pun.

"Tidak ada yang salah dengan diksi cawe-cawe Jokowi," ujar Ali Mochtar Ngabalin.

Ali menegaskan Jokowi hanya ingin memastikan pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Bahkan ia mengatakan, masyarakat telalu membesar-besarkan kata cawe-cawe tersebut.

"Ini pertemuan yang biasa dilakukan, Jokowi bukan presiden pertama yang melakukan pertemuan tersebut," ungkap Ali.

Sebeumnya, Presiden Jokowi mengaku dan menjelaskan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 untuk memastikan kebijakan strategis nasional. Di antaranya, perkembangan ekonomi dan pembangunan IKN dapat dilanjutkan.

Jokowi mengakui hal itu dihadapan para pemimpin redaksi media di Istana Negara, Senin (29/5/2023). Jokowi menegaskan tidak akan melanggar konstitusi, ia berasalan mengupayakan Indonesia menjadi negara maju. 

Jokowi dan Arti Cawe-cawe

Arsul Sani: Cawe-Cawe Jokowi Ditafsirkan Seolah-olah Ada Intervensi Kekuasaan

Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani menyambut positif pernyataan Presiden Joko Widodo yang ikut campur dalam Pemilu 2024. Menurutnya, keterlibatan Jokowi dalam kontestasi pemilu bukan seolah-olah ada intervensi kekuasaan. 

"Kalau saya memahami yang disampaikan pak Jokowi itu dalam konteks memastikan, bahwa pemilu akan berlangsung schedule, on time dan terminimalisir keterbelahannya. Namun, memang istilah cawe-cawe membuka ruang untuk ditafsirkan seolah-olah akan ada intervensi kekuasaan dalam proses pemilu," ujar Arsul Sani. 

Hal senada juga dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua Bappilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto. Keduanya menilai pernyataan Jokowi bermaksud untuk memastikan pemilu berjalan lancar. 

Presiden Jokowi mengaku akan cawe-cawe dalam kontestasi politik 2024 untuk memastikan kebijakan strategis nasional dilanjutkan, seperti perkembangan ekonomi dan pembangunan IKN. 

Anies: Ada Kekhawatiran Kriminalisasi dan Ketidaknetralan Imbas Sikap Cawe-Cawe Jokowi

Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan bertemu dengan Tim 8 partai koalisi, Selasa (30/5/2023). Dalam pertemuan itu Anies mengungkapkan kekhawatirannya Presiden Joko Widodo yang cawe-cawe dalam politik Pilpres 2024. 

Dalam pertemuan yang digelar di Sekretariat Perubahan, Anies menyampaikan masyarakat khawatir munculnya penjegalan dan kriminalisasi.

"Ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran caleg-caleg yang mungkin  yang mungkin dapat perlakuan tidak fair," kata Anies di Sekretariat Perubahan, Jakarta Selatan.

Selain itu, Anies juga mendengar kekhawatiran tidak netralnya penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) serta calon legislatif (caleg) maupun partai politik mendapatkan perlakuan tidak adil dari pernyataan cawe-cawe itu.

"Kekhawatiran juga partai-partai mendapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang mendapat perlakuan tidak fair, kemudian juga potensi terjadinya kecurangan, yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe," jelas Anies.

Ia berharap semuanya itu tak terbukti dan hanya kekhawatiran semata dirinya bersama Tim 8. Ia berharap semua pihak bisa menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Kemudian baik pasangan calon presiden maupun calon legislatif mendapatkan hak-hak yang sama.

"Kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja." harap Anies.

Sebelum bertemu di Sekretariat Perubahan, perwakilan Anies dan perwakilan partai koalisi mengadakan pertemuan di NasDem Tower Kantor DPP Partai NasDem. Pertemuan kali ini menyoroti sikap Presiden Joko Widodo yang mengaku turut cawe-cawe dalam politik Pilpres kali ini.

Berdasarkan pernyataan dari Istana, pernyataan Presiden Jokowi selaku Kepala Negara bermaksud untuk memastikan pemimpin ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi dan transisi energi bersih.

Anies Tegaskan Koalisi Perubahan Tetap Solid

Bakal calon presiden Anies Baswedan mengklaim bahwa Koalisi Perubahan tetap solid dan fokus pada agenda kerja, meskipun Presiden Joko Widodo mengaku cawe-cawe dalam kontestasi Pemilu 2024. 

"Koalisi perubahan tetap solid dan kami tetap fokus kepada agenda-agenda dasar membereskan soal kemiskinan, ketimpangan, menghadirkan keadilan, memastikan bahwa ada kesetaraan, kesempatan (dan) menyiapkan lapangan kerja yang lebih luas di semua tempat," ujar Anies di Sekretariat Perubahan Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2023). 

Anies optimis, Koalisi Perubahan tetap solid meskipun kontestasi politik 2024 telah berlalu. Ia juga yakin Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan prinsip demokrasi, jujur dan adil. 

"Kami berharap, kami optimis soliditas ini akan terus kita jaga untuk perjalanan ke depannya," kata Anies. 

Anies Terima Kekhawatiran Masyarakat Soal Jokowi Cawe-cawe

Bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan mengaku mendengar aspirasi dan respons dari masyarakat terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal cawe-cawe dalam kontestasi politik 2024. Anies mengaku masyarakat khawatir dengan ikut campurnya Kepala Negara.

"Sejak malam menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, kriminalisasi, pemilu, tidak netral penyelenggara pemilu, caleg, parpol, capres, mendapat perlakuan tidak fair," kata Anies di Sekretariat Perubahan Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Selasa, (30/5/2023)

Anies berharap kekhawatiran itu tidak benar. Kontestasi politik 2024 bisa berlangsung dengan jujur dan adil.

"Kami harap kekhawatiran itu tidak benar. Pemilu tetap seperti semula," ujar Anies.

Kontestasi seperti itu yang dibutuhkan publik saat ini. Sehingga, masyarakat dapat menikmati pemilu sesuai dengan prinsip demokrasi.

"Pelaksanaan yang baik dan prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, mengajak masyarakat mari bersama menyambut proses demokrasi," ucap Anies

Jokowi Mengakui Cawe-Cawe di Pilpres 2024 untuk Kepentingan Nasional

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku dan menjelaskan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 untuk memastikan kebijakan strategis nasional. Di antaranya, perkembangan ekonomi dan pembangunan IKN dapat dilanjutkan.

Jokowi mengakui hal itu dihadapan para pemimpin redaksi media di Istana Negara, Senin (29/5/2023). Jokowi menegaskan tidak akan melanggar konstitusi, ia berasalan mengupayakan Indonesia menjadi negara maju. 

Ia menyampaikan bahwa Indonesia hanya memiliki waktu 13 tahun kedepan untuk jadi negara maju, maka dari itu ia melakukan cawe-cawe. Hal tersebut menunjukan Jokowi tidak netral dalam Pemilu 2024. 

Ketua DPP PKS/Anggota Komisi II DPR, Mardani menyebut bahwa Jokowi harus netral dan jangan merasa menjadi pengawal utama proses Pemilu 2024. Jokowi harus membiarkan rakyat mengambil perannya. 

"Pernyataan Bapak Jokowi yang ingin cawe-cawe berbahaya sekali, Presiden mesti netral imparsial. Presiden jangan merasa sok tahu apalagi merasa menjadi pengawal utama proses Pemilu. Biarkan rakyat mengambil perannya," kata Mardani. 

JK Dukung Cawe-cawe Jokowi Jika Tujuannya Menjaga Demokrasi

JK meyakini bahwa Jokowi sudah mengetahui batasan-batasan intervensinya tersebut

Gibran Dinilai 'Digunakan' Jokowi untuk Sampaikan Pesan ke Partai

Anggota Redaksi Media Group Sahur Hutabarat menilai, terdapat campur tangan Presiden Jokowi dalam manuver politik yang dilakukan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Saur menyebut, Gibran digunakan Jokowi untuk penyampai pesan ke partai-partai di luar koalisi. 

"Gerakan Gibran sebagai perpanjangan dari orang tuanya yang adalah Presiden itu jelas semua merapat ke dia. Saya hanya anak kecil. Benar, tapi dia anak kecil yang membawa keris. Keris dalam tanda kutip dia itu dibawa oleh sang ayah yang Presiden. Membawa legitimasi dari ayahnya," ujar Sahur Hutabarat.

Hal ini terbukti dari banyak partai politik yang mulai merapat dan makan bersama dengan Gibran. 

"Yaa jadinya partai politik merapat, makan bersama. jadi tanda-tanda yang dipakai oleh Jokowi dalam strategi koalisi ini itu antara lain dibahasakan melalui musra tapi juga dibahasakan melalui putranya," ujar Sahur Hutabarat.

Anies dan Koalisi Perubahan Bahas Sikap Tak Netral Jokowi

Jakarta: Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, menggelar pertemuan dengan pimpinan partai koalisi di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa 30 Mei 2023.

Pada pertemuan kali ini akan membahas isu-isu strategis dan juga memberikan pandangan mengenai peningkatan eskalasi dinamika politik menuju Pemilu 2024. Plt Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim mengatakan, salah satu yang dibahas adalah pernyataan presiden yang menyebut dirinya ikut cawe-cawe pada pilpres.

"Berapa pun waktu yang diperlukan, tidak bijak jika seorang presiden yang existing secara tegas menyatakan tidak netral dalam pemilihan umum. Jika mengatasnamakan bangsa dan negara seharusnya presiden tidak berlaku seperti itu," ujar Hermawi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku tidak akan netral dalam Pilpres 2024. Jokowi menjelaskan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 dilakukannya demi memastikan kebijiakan strategis nasional di antaranya, pembangunan IKN. 

"Saya harus cawe-cawe,” kata presiden ketika berbincang dengan para pemimpin media massa di Istana Merdeka, Senin 29 Mei 2023.

Jokowi menambahkan, ikut campur dalam urusan pilpres dilakukan untuk negara dan bukan kepentingan praktis. Ia juga mengklaim bahwa aparatnya tidak akan salah tafsir soal pernyataan yang dibuatnya.

Jokowi Dinilai Tak Sejalan antara Perkataan dan Perbuatan karena Cawe-cawe di Pemilu 2024

Ke Mana Arah Dukungan Jokowi?

Dalam setiap kontestasi demokrasi, peran penting relawan tak dapat dipungkiri. Secara tradisi, kelompok relawan membubarkan diri pasca kontestasi. Namun relawan pendukung Jokowi, nyatanya tak kunjung purnabakti.

Sepak terjang kelompok relawan terus jadi sorotan. Jokowi dan pendukungnya dinilai tak etis bila sikap politiknya tidak sejalan dengan PDIP. Transformasi relawan pendukung Jokowi, belakangan marak terjadi. Beberapa bulan lalu, kelompok Jokowi Mania (Joman) berubah nama menjadi GP Mania dan menyerahkan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Namun GP Mania juga dibubarkan karena dukungan dialihkan ke Prabowo Subianto dan berganti nama menjadi Prabowo Mania 08. 

Belasan kelompok relawan pendukung Jokowi lainnya masih mencari cantelan kekuasaan. Ada sekitar 15 kelompok relawan yang terlibat musra, seperti Projo, Seknas Jokowi, Bara JP, dan sebagainya. Hasilnya, musra merekomendasikan sejumlah nama sebagai capres dan cawapres.  

Kelompok relawan berperan sentral dalam kesuksesan Jokowi memenangi Pilpres 2014. Dianggap sebagai representasi akar rumput, manuver politik relawan menampilkan citra Jokowi mendapat dukungan arus besar rakyat.

Konon, dorongan relawan akhirnya membatalkan rencana PDIP mengusung kembali Megawati Soekarnoputri dalam Pilpres 2014. Ada sekitar 1.400 kelompok relawan pendukung Jokowi dalam Pilpres 2014.

Dalam pilpres 2019, jumlah kelompok relawan pendukung Jokowi naik menjadi 2 ribu. Secara tradisi, kelompok relawan membubarkan diri pasca kontestasi. Namun relawan pendukung Jokowi nyatanya tak kunjung purnabakti. Motivasinya beragam, ada yang mendukung secara emosional, tetapi tak sedikit yang bersifat transaksional. 

Bila sosok yang dijagokan menang, elite di kelompok relawan berpeluang ikut diberi jabatan. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi misalnya. Ia diangkat sebagai wakil menteri desa dan PDTT.

Pasca Pilpres 2014, sedikitnya 14 politisi dan relawan pendukung Jokowi-JK diangkat sebagai Komisaris BUMN. Lembaga Antikorupsi (ICW) juga mencatat pasca pilpres 2019-2022 ada 46 orang pendukung Jokowi-Maruf mendapat jatah Komisaris BUMN. 

Tak ada yang dilanggar dengan upaya Jokowi memelihara dan memobilisasi relawan pendukungnya. Namun, PDIP menilai tidak etis bila sikap politik Jokowi dan relawan pendukungnya tidak sejalan.

Selain menggalang kekuatan melalui koalisi, Jokowi tampaknya juga menggalang kekuatan melalui relawan. Motivasinya boleh jadi agar tetap dilibatkan dalam proses negosiasi kekuasaan.

Setop Politik Intervensi

'Menurut petunjuk Bapak Presiden', merupakan kalimat ikonik yang kerap muncul pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Setiap politisi harus mengikuti instruksi dan siap diintervensi. 

Politik cawe-cawe Presiden Jokowi menuai kritik publik karena seharusnya Jokowi berdiri di atas seluruh kelompok politik. Jokowi diminta mengawal penyelenggaraan Pemilu 2024, bukan mengawal peserta pemilu. 

Saat ini, Jokowi dituding melakukan intervensi dengan cara mengorkestrasi haluan politik parpol koalisi. Kuatnya pengaruh Jokowi membuat parpol pendukung tak percaya diri untuk membuat sikap secara mandiri. 

Misalnya, PAN yang berubah haluan pasca Ganjar diusung sebagai bacapres oleh PDIP. Awalnya PAN mendukung Ganjar sebagai bacapres tetapi saat ini PAN menunggu petunjuk dari Presiden Jokowi. 

Sejumlah elite di lingkaran penguasa juga diduga berupaya mengkondisikan dinamika politik sesuai keinginan Jokowi. Seperti, menghalangi Anies Baswedan maju berkontestasi dalam Pilpres 2024. 

Anies sempat mengingatkan negara agar tidak mengulang berbagai cara yang kerap dilakukan rezim Orde Baru. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan Anies dengan para relawan. 

Analis Politik, Ahmad Khoirul Umam menilai intervensi politik mencerminkan kegamangan Presiden Jokowi menghadapi suksesi. 

Pakar Komunikasi Politik, Karim Suryadi menilai gaya berpolitik Jokowi dan keluarga besarnya seperti Keluarga Cendana yaitu menjadi episentrum politik nasional. 

Jokowi Disebut Punya Problem Psikologis dengan Megawati

Panda Nababan Nilai Jokowi Main Politik 2 Kaki Tak Masuk Akal

Politisi senior PDI Perjuangan, Panda Nababan menilai tak masuk akal jika Presiden Joko Widodo diisukan bermain politik dua kaki atas dukungan politiknya kepada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Panda meyakini dukungan Jokowi hanya untuk Ganjar. 

"Jokowi apapun ceritanya tidak ada di kamus dia mau mendua. Totally (dukungan) dia ke Ganjar," ujar Panda Nababan dalam Metro Hari Ini, Metro TV, Sabtu (27/5/2023). 

Panda Nababan berharap publik tidak salah paham dengan kedekatan antara Jokowi dan Prabowo, apalagi sampai menimbulkan spekulasi bahwa Jokowi mendukung Prabowo maju ke Pilpres 2024. 

"Bisa saja Jokowi bertemu dengan Prabowo sehabis KTT G7 itu membahas masalah pertahanan atau alutsista, bukan karena itu kemudian memberi dukungan kepada Prabowo," kata Panda. 

Panda meyakini bahwa Jokowi adalah orang yang setia dan tetap akan mendukung Ganjar dalam kontestasi Pilpres 2024. 

"Saya yakin itu tidak akan dilakukan oleh Jokowi sampai nanti 2024 dia akan tetap royal, karena track record Jokowi tidak ada berkhianat. (Itu) bukan bakat dia," tegas Panda. 

Sementara itu, Analis Politik Burhanuddin Muhtadi, menilai permainan politik dua kaki Jokowi kepada Ganjar dan Prabowo merupakan salah satu strategi untuk mendorong keduanya maju dalam Pilpres 2024.

"Saya justru melihat hal itu merupakan strategi yang sedang dilakukan oleh Jokowi dengan memberikan endorsement kepada Ganjar dan Prabowo," kata Burhanuddin Muhtadi. 

Presiden Jokowi akan Teken Keppres Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK

Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menuai kontra dari sebagian pihak. Namun di sisi lain, Presiden Joko Widodo menyambut putusan itu dan akan teken perubahan masa jabatan pimpinan KPK melalui Keputusan Presiden (Keppres).

"Presiden akan mengubah Keppres terkait masa jabatan Pimpinan KPK yang akan berakhir 20 Desember 2023, diperpanjang satu tahun ke depan menjadi 20 Desember 2024," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej.

Keputusan MK mengabulkan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun dan memutuskan usia minimal pimpinan KPK tidak harus 50 tahun, dicurigai sejumlah pihak.

Komisi III DPR, Arsul Sani menyebut keputusan itu dapat berimplikasi dengan penyesuaian masa jabatan terhadap hakim di MK dan perubahan poin UU KPK. 

Bahkan, Mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan curiga keputusan ini ada konflik kepentingan, mengingat pemimpin KPK saat ini, yakni Firli Bahuri kerap tersandung skandal dibanding mendulang prestasi. 

Jokowi Harus Berani Abaikan Putusan MK Terkait Masa Jabatan Pimpinan KPK

Ada Kepentingan Elite di Balik Terbelahnya Dukungan Relawan Jokowi

Dukungan relawan Jokowi terbelah ke sosok Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Perbedaan dukungan relawan Jokowi ini dianggap karena adanya kepentingan elite di dalam relawan.

"Bagaimana motif dari kelompok yang ada ini juga tergantung dari elite kelompok relawan. Sehingga kalau hari ini mereka mulai berbeda, saya kira itu karena ada kepentingan elite relawan yang berbeda," kata Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens dalam diskusi publik LPI bertajuk "Siapa yang Terbaik untuk Indonesia di 2024?", Jakarta, Jumat (26/5/2023).

Pengamat politik ini melihat keterbelahan dukungan relawan Jokowi karena adanya kepentingan elite. Hal ini dinilai bisa merusak citra volunteerism politik.

"Masyarakat kemudian akan ragu kepada relawan. Karena melihat 'lho ini kok lebih buruk dari partai politik', nah ini berbahaya," ujar Boni. 

Ketua Relawan Joman: 90% Relawan Jokowi Dukung Prabowo

Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer membenarkan bahwa saat ini banyak sekali relawan Jokowi yang memberikan dukungan kepada Prabowo.

Projo Akui Presiden Ingin "Kawinkan" Ganjar-Prabowo

Ketum Projo Budi Arie Setiadi mengatakan sejak awal Presiden Jokowi berkeinginan untuk membuat paket nama Bacapres dan Bacawapres antara Ganjar dan Prabowo.

Sekjen Projo Bantah Relawan Jokowi Terbagi Jadi Dua

Sekjen Relawan Pro-Jokowi (Projo) Handoko membantah jika disebut relawan Jokowi saat ini terbagi dua. Menurut Handoko, kenyataannya masih banyak relawan Jokowi yang belum memutuskan pilihan siapa calon presidennya. 

"Projo yang mengikuti arahan Jokowi untuk tidak tergesa-gesa dalam memilih capres," kata Handoko dalam program Kontroversi, Metro TV, Kamis (25/5/2023). 

Hanoko menuturkan Projo masih belum memutuskan untuk mendukung bakal calon presiden manapun. Pihaknya masih menunggu keputusan dari Jokowi. 

Aria Bima: Bedakan Jokowi sebagai Presiden, Kader PDIP dan Pribadi

Ketua DPP PDI Perjuangan Aria Bima meminta publik membedakan Presiden Joko Widodo berbicara sebagai presiden, sebagai kader PDIP atau pribadi. Hal ini menjawab tudingan publik adanya dukungan terhadap pertemuan Prabowo dengan Jokowi di Istana Bogor.

"Apa sih yang sebenarnya dinarasikan, mengabstraksikan seorang Jokowi yang sekarang sebagai presiden tentunya dia (Jokowi) adalah seorang negarawan yang 10 tahun jadi presiden. Dan kita harus pisahkan ketika Jokowi berbicara sebagai seorang pribadi dan sebagai presiden," jelas Aria Bima di program Kontroversi Metro TV.

Selain itu menurut Aria Bima juga pertemuan Jokowi dengan para pemimpin partai politik juga masih pada posisi netral. "Kepada Pak Yusril, kepada Pak Prabowo, Ganjar Pranowo, Pak Airlangga, Muhaimin, kemudian kepada calon presiden, itu pada posisi dia untuk di tengah," lanjut Aria.

Poltracking Indonesia: Jokowi Beri Sinyal Kuat Dukung Prabowo di Pilpres 2024

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi melihat bahwa pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto menunjukkan semakin kuatnya sinyal dukungan menjelang Pilpres 2024. Namun, bukan berarti dukungan kepada Ganjar Pranowo dicabut. 

"Lagi-lagi menunjukkan pesan Presiden Jokowi sedang memberi angin kepada Prabowo Subianto," kata Burhanuddin Muhtadi dalam tayangan Selamat Pagi Indonesia, Metro TV, Jumat (26/5/2023). 

Setelah elektabilitas Prabowo Subianto menguat, kata Burhanuddin, keinginan Jokowi untuk menduetkan Ganjar-Prabowo harus dipendam rapat-rapat. Sebab Prabowo berpotensi menang di Pilpres 2024. 

Burhanuddin mengungkap bahwa sejumlah lembaga survei menunjukkan momentum elektoral yang berada di tangan Prabowo. Ia menilai Prabowo sulit dijadikan sebagai bacawapres Ganjar Pranowo. 

"Pada titik ini, saya kira sulit untuk bisa memahami kalau Prabowo bersedia jadi cawapresnya Ganjar di saat peluangnya juga terbuka," ujar Burhanuddin.

"Kemungkinan bukan duet Ganjar-Prabowo, tetapi sebaliknya yang terjadi adalah duel," lanjutnya. 

Alasan elektabilitas Prabowo mengalami penguatan disebabkan oleh basis pendukung Presiden Jokowi saat ini mulai mengalir ke Prabowo. Hampir 100?ssis pemilih Presiden Jokowi di Pilpres 2019 memilih Prabowo di Pilpres 2024. 

"Artinya basis pendukung Pak Jokowi tidak lagi dimonopoli oleh Ganjar Pranowo. Hal ini yang menyebabkan elektabilitas Prabowo mengalami kenaikan," ungkap Burhanuddin. 

Relawan Pro Jokowi Masih Usahakan Duet Ganjar-Prabowo di Pilpres 2024

Relawan Pro Jokowi (Projo) membuat simulasi paket nama bacapres dan bacawapres. Mereka memasangkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sebagai pasangan di Pilpres 2024 sebanyak empat kali.

"Ya inikan usaha, sejak tiga bulan lalu presiden selalu pengupayakan Ganjar-Prabowo atau sebaliknya bisa dipasangkan," ucap Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, dalam program Primetime News Metro TV, Kamis (25/5/2023).

Mereka telah membuat simulasi berbagi nama bacapres dan bacapres. Bahkan, simulasi itu telah dikirim ke Presiden Jokowi dan dinilai sebagai upaya membantu presiden.

Faktanya, elektabilitas Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto terus bersaing di tiga besar nama bacapres pilihan rakyat. Projo pun menyadari hal itu, tetapi mereka mengaku tidak pesimis Ganjar-Prabowo bisa disatukan.

"Agak sulit memang, tetapi kami berusaha kan tidak ada salahnya," ungakpnya.

Pakar: Presiden Petahana Harusnya Ikut Dorong Capres yang Diusung Partai

Pakar komunikasi politik, Effendi Gazali menyebutkan seharusnya presiden petahana ikut mendorong mencalonkan presiden selanjutnya yang diusung partai.

"Politik yang bagus di negara-negara demokrasinya baik dan beradab, presiden petahana itu ikut berkampanye atau mendorong calon presiden selanjutnya ketika partai politiknya menunggu hak dari partai politik mencalonkan calon presiden baru untuk periode selanjutnya," kata Effendi Gazali.

Effendi mengatakan, jika presiden petahana tidak mendorong calon presiden partai akan merusak pencapaian Pemilu 2024.

"Kalo sekarang ini saya khawatir baik relawan maupun bapak presiden kita secara tidak sengaja ataupun relawan menggebu-gebu itu bisa merusak pencapaian," ujar Effendi.

Gerindra: Prabowo Bertemu Jokowi Sebagai Menhan

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor dalam kapasitas sebagai Menhan. 

Pertemuan tersebut merupakan pertemuan biasa antara presiden dan menteri. Tujuannya untuk melaporkan program-program yang sudah dijalankan. 

Dasco juga mengaku belum mengetahui isi pembicaraan keduanya. Termasuk pembahasan soal pencapresan. 

Pengamat Lihat Sinyal Jokowi 'Jaga Jarak' dengan PDIP

Presiden Joko Widodo kembali melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Bogor, Kamis (25/5/2023). Analis Politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam melihat ada sinyal Jokowi tengah menjaga jarak dengan PDI Perjuangan.

Intensitas pertemuan Jokowi dan Prabowo dinilai memiliki muatan politik yang kuat. Umam juga mengatakan, ada kekhawatiran dari Jokowi soal suksesi kepemimpinan di Pemilu 2024 nanti.

"Memang betul pak Jokowi petugas partai (PDIP). Namun, ketika dia (Jokowi) bersikap untuk siap membisiki partai-partai politik lain dan sekaligus memberikan informasi kepada para jaringan relawannya untuk bersikap pada detik-detik akhir jelang Pemilu 2024 maka sebenarnya pak Jokowi membuat jarak antara dirinya dengan PDIP," kata Analis Politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam dalam program Metro Pagi Prime Time, Metro TV, Jumat (26/5/2023).

Umam menyatakan, pertemuan Jokowi dengan bakal calon presiden dari Partai Gerindra tersebut bisa saja merupakan peneguhan dukungan. Hal itu seakan memperkuat isu-isu yang berkembang saat ini bahwa hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan sedang tidak baik-baik saja.

"Selama ini hal ini menjadi sebuah misteri karena apakah betul ada hubungan yang sedang tidak baik-baik saja antara pak Jokowi dengan bu Megawati dan PDIP," ujar Umam.

Umam menilai bahwa Jokowi seolah-olah masih bermain dua kaki. Jokowi dinilai sedang mencoba untuk menghitung kekuatan jika menggabungkan Prabowo dan Ganjar.

"Tetapi per hari ini hampir sulit untuk dinyatakan bahwa mereka (Prabowo dan Ganjar) akan bersatu karena besar kemungkinan Koalisi Besar tidak akan menempatkan PDIP menjadi bagian dari kekuatan itu," tegas Umam.